Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut MP Pangaribuan berpendapat peradilan Indonesia saat ini lebih butuh delik "contempt of power" dibandingkan delik penghinaan pengadilan atau "contempt of court".
"Saya membicarakan 'contempt of power' karena kekuasaan hakim yang absolut baik secara subtansi maupun formil, itu sebenarnya yang harus dikendalikan," kata Firmansyah Arifin di Jakarta, Selasa.
Kekuasaan yang besar kata dia tentunya juga akan berdampak besar pula kalau melakukan kesalahan ataupun pelanggaran dalam peradilan.
"Kalau hakim miring sedikit maka orang akan tergores, yang kita harus jaga jangan sampai hakim itu terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan kekuasaan kehakiman," kata dia.
Aturan penting tersebut malah luput dalam Rancangan KUHP yang saat ini masih digodok di DPR RI, begitu juga dengan potensi hakim tergelincir pada kasus suap.
Sementara, delik penghinaan terhadap pengadilan atau "contempt of court" yang ada dalam RKUHP saat inilah menurut dia yang tidak diperlukan untuk peradilan.
"Kalau orang berkomentar di persidangan hakim bisa keluarkan dia dan perintahkan jaksa untuk memroses itu. Kalau berkomentar di luar persidangan juga sudah ada pidananya," kata dia.
Firmansyah mengatakan "contempt of power" tersebut layak dipertimbangkan masuk ke dalam KUHP, tapi tidak harus ditambahkan saat ini, karena RKUHP sudah mendekati proses pengesahan.
Delik "contempt of power" dan beberapa pasal yang masih menjadi pro dan kontra dalam RKUHP saat ini, nantinya bisa disempurnakan saat revisi aturan.
Berita Terkait
KPK: Advokat SYL dicekal ke luar negeri
Jumat, 10 November 2023 10:54 Wib
MK akan laporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat
Kamis, 15 Juni 2023 14:55 Wib
Persaja DKI laporkan Alvin Lim ke polisi atas kasus ujaran kebencian
Rabu, 21 September 2022 9:07 Wib
Deolipa laporkan balik Aliansi Advokat Anti Hoax
Selasa, 6 September 2022 6:32 Wib
Puluhan warga dan advokat gelar aksi 1.000 lilin untuk Brigadir J
Jumat, 22 Juli 2022 22:43 Wib
Advokat Maskur dituntut 10 tahun penjara terkait urus perkara di KPK
Senin, 6 Desember 2021 16:58 Wib
Komnas HAM terima aduan penganiayaan advokat hingga meninggal di Kalsel terkait tambang
Rabu, 24 November 2021 15:23 Wib
Kuasa hukum di pengadilan MK tidak harus advokat
Jumat, 15 Oktober 2021 23:48 Wib