Musi Banyuasin dan BPK tingkatkan sinergi mantapkan pelaporan

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan meningkatkan sinergi untuk memantapkan pelaporan keuangan.

Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, mengatakan sinergi ini penting karena Pemkab Musi Banyuasin berkeinginan untuk mencapai opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun.

Pada acara Serah Terima Jabatan Kepala BPK Sumsel dari pejabat sebelumnya Maman Abdulrachman ke Pemut Aryo Wibowo, ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Muba terus menjalin komunikasi yang baik dengan BPK Sumsel terkait pelaporan administrasi.

Dodi menyebutkan, pada 2018 Muba juga berhasil meraih opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta dua tahun berturut-turut berhasil menyampaikan dan melaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tercepat se-Indonesia.

"Selain bentuk komitmen Pemkab Muba untuk tertib administrasi dan pelaporan, capaian tersebut juga berkat sinergi antara Pemkab Muba dengan BPK Sumsel," ujar dia.

Ia menambahkan prestasi ini menjadi yang kedua setelah pada tahun lalu juga menjadi yang tercepat dalam penyampaian LKPD dan LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sebelumnya, pada 29 Januari 2018 Musi Banyuasin menjadi daerah yang tercepat dalam penyampaian LKPD TA 2017 dan menjadi yang tercepat pula se-Indonesia dalam Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2017 oleh BPK RI Perwakilan Sumsel yang diterima pada 29 Maret 2018.

Anggota V BPK Ismayatul mengapresiasi kinerja Pemkab Musi Banyuasin dalam pelaporan keuangan.

Ia berharap, daerah-daerah lain di Indonesia dapat mencontoh prestasi Kabupaten Musi Banyuasin ini karena opini WTP ini sebagai indikator bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan benar.

"Ini suatu yang baik yang patut dicontoh kabupaten lain," kata dia.