Pemerintah diminta tetapkan standarisasi bahan bangunan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diminta untuk menetapkan standarisasi bahan bangunan agar penyediaan perumahan bisa dilakukan dengan optimal serta mendorong industri perumahan, kata mantan Menteri Perumahan Rakyat periode 1988-1993 Siswono Yudo Husodo.

“Yang perlu diperhatikan adalah standarisasi bahan bangunan. Ke depan perlu kembali membuat standarisasi bahan bangunan,” katanya dalam sarasehan dan peluncuran Buku Sejarah Perumahan dan Kamus Istilah Perumahan di Jakarta, Senin.

Siswono menuturkan tidak adanya standarisasi bahan bangunan membuat konsumen mendapatkan banyak variasi material bangunan. Namun, masalah muncul karena jika ada kerusakan maka konsumen akan kesulitan untuk mencari produk penggantinya.

“Dulu kita beli batubata dimana pun kita beli ukurannya sama. Sekarang setiap pabrik punya ukurannya sendiri. Zaman dulu mau ganti porselen merek apapun ukurannya 11x11 cm. Sekarang ini kalau porselen di rumah saya ada yang pecah satu, sakit hatinya setengah mati. Beli ukurannya ada yang 11,5 cm ada 12 cm,” katanya.

Masalah standarisasi itu juga terjadi di bahan baja, dimana saat ini tersedia ukuran resmi dan ukuran “banci”. Padahal, hal itu dinilainya akan sangat berbahaya bagi konstruksi.

“Bisa roboh itu barang, maka ke depan kita perlu buat standarisasi baru,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan standarisasi ukuran bahan bangunan merupakan kunci tumbuhnya industri perumahan.

Oleh karena itu, ia juga menekankan pentingnya standarisasi kepada para pengembang perumahan. Pasalnya, tidak adanya standarisasi bahan bangunan juga mempengaruhi harga.

"Pak Presiden juga menyampaikan soal standarisasi ukuran jendela, pintu, kusen. Sehingga itu jadi industri perumahan,” katanya.

Basuki menyebut industri perumahan akan dapat berkembang jika ada standarisasi bahan bangunan.