DPR desak Pemerintah kurangi ketergantungan terhadap impor

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak agar Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang benar-benar bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor sebagai upaya untuk memperbaiki permasalahan defisit neraca perdagangan.

Bambang Haryo Soekartono dalam rilis di Jakarta, Sabtu, mendorong Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, baik barang konsumsi atau kebutuhan bahan baku industri nasional.

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa melepas ketergantungan akan berimbas positif bagi perbaikan fundamental ekonomi nasional, neraca perdagangan dan neraca pembayarannya.

Dengan begitu, ujar dia, Indonesia bisa mendapatkan stabilitas perekonomian nasional yang lebih kokoh.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia juga bakal tidak mudah diguncang oleh gejolak eksternal seperti yang selama ini dialami.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah akan fokus mendorong ekspor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk memperbaiki neraca perdagangan pada semester I 2019 yang saat ini telah mencapai angka 1,90 miliar dolar AS.

"Peningkatan ekspor di tengah situasi yang tidak pasti ini, kami harus melakukannya," kata Enggartiasto saat ditemui usai rapat pembahasan RAPBN 2020 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Menurut dia, langkah strategis itu diambil dengan memanfaatkan situasi perang dagang antara China dengan Amerika Serikat.

"Peluang itulah yang kami ambil, seperti halnya Indonesia dengan Amerika Serikat, ekspor TPT meningkat 20 persen, tetapi di sisi lain Indonesia impor kapas dari mereka. Semakin meningkat impor kapas, semakin meningkat pula TPT, jadi kami melihat peluang itu dengan mengambil market share dari China," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga akan memanfaatkan peluang dari adanya relokasi industri yang terjadi di China dan Taiwan akibat dampak perang dagang tersebut.

"Kami ambil (relokasi industri) itu sebagai peluang, terutama dari sisi investasi, karena kalau tidak ada investasi maka Indonesia tidak mungkin bisa ekspor," ucapnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik merilis data neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2019 yang masih mengalami defisit 63,5 juta dolar. Adapun secara akumulasi selama semester I 2019, neraca perdagangan itu defisit sebesar 1,9 miliar dolar.