Palembang (ANTARA) - Serikat pekerja yang ada di Sumatera Selatan meminta BPJS Ketenagakerjaan memperkuat kerja sama dengan kejaksaan selaku penegak hukum untuk menangani perusahaan yang tidak patuh terhadap pemenuhan hak kepesertaan.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja 1973, Chaidir Tanjung, mengatakan pihaknya menilai kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan bisa meningkatkan kepatuhan perusahaan.
“Kalau ada unsur yang mengarah ke pidana dari temuan di lapangan bisa dilakukan pihak kejaksaan,” kata pada acara engagement serikat buruh, serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan pemerintah daerah, Kamis (22/8).
Sementara itu, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Sumsel, Cerah Buana, mengatakan pihaknya seringkali mendapat laporan dari pekerja bahwa masih ada perusahaan yang tidak tertib iuran.
“Kalau untuk pendaftaran pekerja sebagai peserta saya rasa sudah semua, tetapi setelahnya banyak perusahaan yang tidak tertib membayar iuran,” kata dia.
Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel), Arif Budiarto, mengatakan pihaknya selama ini sudah menggandeng kejaksaan untuk meningkatkan kepatuhan peserta.
“Selain itu kami juga punya tim pengawasan dan pemeriksaan yang bisa turun ke lapangan untuk memonitor peserta badan,” kata dia.
Serikat Pekerja di Sumsel Minta BPJS Ketenagakerjaan perkuat kerja sama Kejaksaan
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Arif Budiarto pada acara engagement serikat buruh, serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan pemerintah daerah, Kamis (22/8/2019). (Antara News Sumsel/Dolly Rosana/19)
