Gubernur: Harus ada upaya kongkret dalam meningkatkan pendapatan

id Gubernur,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara hari ini, palembang hari ini, jembatan ampera

Gubernur: Harus ada upaya kongkret  dalam meningkatkan pendapatan

Gubernur Sumsel Herman Deru (kiri). (ANTARA/Ujang Idrus)

Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, harus ada upaya konkrit dalam rangka percepatan peningkatan pendapatan daerah dengan optimalisasi semua sumber daya yang ada.

"Apalagi pihaknya telah bekerja sama dengan KPK dalam meningkatkan pendapatan daerah," kata gubernur usai rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pertanahan Nasional di Palembang, Kamis.

Jadi dalam meningkatkan pendapatan salah satunya yang memungkinkan untuk dilakukan yakni melakukan perubahan status wajib pajak badan usaha dan perorangan yang selama ini Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)-nya dikeluarkan di luar Sumsel.

Oleh karena itu kedepan harus ada upaya pengalihan didaftar di kantor pajak di Wilayah Sumatera Selatan.

“Ini sudah sering saya katakan, status wajib pajak terkait dengan domisili. Perusahaan yang bergerak Sumsel NPWP-nya harusnya juga dibuat disini" katanya.

Begitu juga Bapenda sudah diingatkan, agar perusahaan di bidang perkebunan dan energy yang ada di daerah, Kode NPWP juga harus daerah agar bagi hasilnya kembali ke Sumsel.

Sementara terkait dengan program sertifikasi tanah di Sumsel, gubernur menegaskan, kemajuan sertifikasi tanah di Sumsel sudah cukup baik. Ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi warga akan kepemilikan lahan di samping dapat dijadikan modal dalam peningkatan ekonomi keluarga.

Begitu juga KPK diharapkan dapat memberikan bimbingan, agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Tujuannya jelas bagaimana penerimaan daerah lebih baik lagi kedepannya, kata dia.

Koordinator Wilayah II KPK, Abdul Haris mengatakan, Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal pajak (DJP) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada tindak lanjut.

Pihaknya berharap dalam butir PKS dapat dilaksanakan Pemprov, Kabupaten dan Kota. Karena itu kemandirian daerah sangat diharapkan melalui PKS agar terjadi peningkatan pendapatan yang luar bisa.

Khusus yang terkait aset milik daerah, setidaknya harus memenuhi unsur diantaranya sertifikasi, revitalisasi nilai aset dan optimalisasi azaz manfaat atas aset.

Pihaknya akan membantu pelaksanaan kegiatan dengan sebaik mungkin. Semoga Sumsel dapat menjadi contoh daerah yang maju di pulau Sumatera, tambah dia.