Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa dibuka dengan interupsi dari beberapa anggota legislatif terkait dengan isu rasisme yang terjadi pada masyarakat Papua.
"Mahasiswa itu harus dilindungi, bukan ditangkap seperti itu," kata Michael Wattimena anggota legislatif Partai Demokrat dari dapil Papua Barat.
Michael juga menuntut agar tragedi rasisme serta pengusiran terhadap mahasiswa di sejumlah daerah seperti Malang, Surabaya dan Yogyakarta supaya diusut tuntas.
"Kalau memang ada hoaks, ya ini harus diselesaikan, harus ditindaklanjuti, siapa sebenarnya yang melemparkan bendera merah putih ke selokan," ucap Michael.
Sementara itu, Steven Abraham legislator dari Partai Gerindra dapil Papua juga sepakat dengan Michael, bahkan ia meminta Kapolri untuk turun langsung menindaklanjuti informasi yang tidak benar.
"Jangan asal hoaks, atau bilang itu hoaks, ditelusuri dulu oleh pihak aparat, apalagi kalau memang benar ada unsur TNI-Polri yang terlibat dalam kasus rasis itu," kata Steven.
Fadli Zon yang memimpin Rapat Paripurna tersebut juga menyerukan untuk akan ada tindakan lanjutan jika memang ada unsur yang disengaja oleh pihak-pihak lain.
Rapat Paripurna tersebut bertujuan membahas tentang laporan APBN 2018 yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Berita Terkait
Wacana ibu kota legislatif, pakar sebut lebih baik fokus pindah IKN
Senin, 1 April 2024 9:35 Wib
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu
Senin, 25 Maret 2024 15:47 Wib
PDIP ditetapkan peraih suara terbanyak Pileg DPR RI
Kamis, 21 Maret 2024 4:05 Wib
Jawab pertanyaan Komisi X DPR, Menpora tegaskan PON 2024 tetap digelar di Aceh-Sumut
Rabu, 20 Maret 2024 3:05 Wib
"Two in One" pariwisata sekaligus lindungi ekologi
Kamis, 14 Maret 2024 8:30 Wib
Meteri Andi Amran pastikan tambahan pupuk sudah disetujui saat Raker dengan DPR
Rabu, 13 Maret 2024 15:07 Wib
Kang Dedi Mulyadi berpeluang jadi caleg DPR RI peraih suara tertinggi
Kamis, 7 Maret 2024 7:46 Wib
KPK cegah tujuh orang ke luar negeri terkait korupsi rumah jabatan DPR
Selasa, 5 Maret 2024 16:16 Wib