Dewan Ketahanan Pangan Babel diminta aktif tekan tubuh kerdil

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Dewan Ketahanan Pangan untuk lebih aktif memantau ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat miskin, guna menekan kasus kekerdilan (stunting) di daerah penghasil bijih timah itu.

"Ini sudah menjadi komitmen dan prioritas pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas," kata Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Kepulauan Babel, Toni Batubara di Pangkalpinang, Jumat.

Ia mengatakan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, maka diperlukan sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan dewan ketahanan pangan untuk lebih aktif memantau cadangan pangan, harga yang terjangkau secara merata.

"Ini urusan kita semua, termasuk kekuatan sinergis baik kota maupun kabupaten dan dewan ketahanan pangan harus lebih aktif lagi, agar perencanaan menjaga ketahanan pangan masyarakat ini lebih sistematis dan dinamis serta berkesinambungan," ujarnya.

Menurut dia, swasembada pangan, termasuk cadangan pangan di daerah dan kebijakan stabilitas harga, khusus untuk Babel sudah ada peraturan tentang cadangan pangan, sehingga masyarakat tidak kesulitan saat menghadapi ancaman pangan, dengan memanfaatkan apapun potensi lokal di daerah ini.

"Data kita saat ini, kesediaan beras sudah 85 persen. Oleh karena itu, saya mengajak untuk kerja sama dan koordinasi insentif jauh agar lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Babel, Ahmad Damiri menjelaskan salah satu tugas dewan ketahanan pangan menjaga kualitas dan kuantitas.

"Pangan di Babel harus mandiri dan berdaulat untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang yang sehat, baik jiwa maupun raganya," katanya.

Menurut dia, masalah kekerdilan akibat pemberian makanan yang tidak sesuai, juga menjadi fokus dari Dewan Ketahanan Pangan Babel. "Untuk Babel saat ini, masalah yang kita hadapi adalah biaya tinggi dalam proses pengangkutan barang kebutuhan dari luar daerah yang masih tinggi," ujarnya.*