Sumatera Selatan targetkan kemiskinan turun satu persen setiap tahun

id angka kemiskinan,bps,sumatera selatan,sumsel,herman deru,gubernur sumsel ,badan pusat statistik,ekonomi,pertumbuhan ekon

Sumatera Selatan targetkan  kemiskinan turun satu persen setiap tahun

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. (Antara News Sumsel/Dolly Rosana/19)

Palembang (ANTARA) - Provinsi Sumatera Selatan menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan setidaknya satu persen setiap tahun karena saat ini tercatat 12,71 persen atau di atas angka rata-rata nasional yang sudah satu digit, yakni kisaran 9,6 persen.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang, Kamis, mengatakan pemerintah daerah berupaya menekan angka kemiskinan itu secara bertahap sehingga pada 2019 sudah bisa 9,91 persen dan pada 2023 menembus 9,20 persen.

“Ini memang tidak mudah di tengah penurunan harga komoditas, tapi jika mau berusaha, target ini bisa dicapai apalagi pertumbuhan ekonomi di Sumsel di atas angka rata-rata nasional dan inflasi yang terus terjaga,” kata dia.

Baca juga: Mensos Agus targetkan angka kemiskinan turun menjadi 9 persen

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sumsel pada 2018 mencapai 6,04 persen atau di atas angka nasional 5,17 persen, sedangkan pada 2017 sebesar 5,51 persen, pada 2016 yakni 5,04 persen, pada 2015 sebesar 4,42 persen, dan pada 2014 sebesar 4,79 persen.

Oleh karena itu, pemda saat ini cenderung membuat kebijakan yang dapat berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan,  salah satunya fokus pada peningkatan produksi pertanian dan pemerataan infrastruktur di daerah.

Berdasarkan data BPS Sumsel, angka kemiskinan Sumsel telah turun 0,11 persen dari semula 12,82 persen per September 2018 menjadi 12,71 persen per Maret 2019.

Baca juga: Gubernur Sumsel minta pemerintah kabupaten turunkan kemiskinan

Jumlah penduduk miskin pada periode terbaru tercatat mencapai 1,07 juta orang atau berkurang 2.660 orang, sedangkan secara sebaran, jumlah penduduk miskin lebih tinggi di perdesaan ketimbang perkotaan.

Kepala BPS Sumsel, Endang Tri Wahyuningsih mengatakan pemda harus berupaya keras menurunkan angka kemiskinan karena penurunan yang tercatat BPS masih tergolong lambat atau belum signifikan.

“Kemiskinan di Sumsel tidak signifikan penurunannya karena tampaknya kita (bantuan, red.) masih 'stuck' di kelompok masyarakat menengah dan ke atas,” kata dia.

Baca juga: Pengamat: Angka kemiskinan turun dengan sejumlah catatan

Endang menjelaskan pemerintah seharusnya lebih fokus memberikan kebijakan dan program bantuan kepada 40 persen penduduk terbawah secara pengeluaran.

Berdasarkan pengelompokan Bank Dunia, kata dia, penduduk dibagi dalam tiga kelompok, yakni 40 persen berpengeluaran rendah, 40 persen berpengeluaran menengah, dan 20 persen berpengeluaran tinggi.

Namun demikian, Endang menilai banyak faktor yang mendukung penurunan angka kemiskinan di Sumsel, salah satunya terjadi kenaikan upah buruh tani dari Rp1,39 juta per bulan pada Agustus 2018 menjadi Rp1,69 juta pada Januari 2019.

“Upah buruh kami catat naik signifikan sebesar 21,58 persen. Selain itu, upah buruh konstruksi juga meningkat 1,57 persen,” ujar dia.

Baca juga: Pemprov Sumsel fokus infrastruktur untuk kurangi kemiskinan
Baca juga: Sumsel bakal bentuk tim percepatan penurunan kemiskinan