Pengamat menilai kemurnian rekonsiliasi bisa dilihat pada Oktober

id Jokowi,Prabowo,Pemilihan kabinet,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara hari ini, jembatan ampera, wong palembang,

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltracking Indonesia Hanta Yudha (kiri) dalam diskusi politik di Jakarta Pusat, Jumat (2/7) (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Dinamika politik setelah Pemilu 2019 kini memasuki babak baru, dengan terbentuknya poros-poros baru dan kemungkinan rekonsiliasi bersyarat yang bisa dilihat pada Oktober ketika posisi kabinet dan pimpinan badan legislatif diumumkan, menurut pengamat.

"Tadinya peta politik Indonesia bipolar. Dua kutub, kontraksinya sangat keras, sangat kencang. Hanya 01,02. Pendukung Prabowo, Jokowi. Tapi mulai ke sini sudah mulai mencair, tapi berpotensi mengkristal ke polar-polar baru, poros-poros baru. Ada pertemuan di Gondangdia, di Teuku Umar, dan sebagainya," ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltracking Indonesia Hanta Yudha dalam diskusi politik di Jakarta Pusat, Jumat (2/8).

Baca juga: Presiden Jokowi akui sudah minta nama-nama calon menteri ke partai koalisi

Menurut Hanta Yudha, kemurnian rekonsiliasi antara kubu-kubu yang bertentangan saat pemilihan presiden, bisa terlihat ketika pelantikan anggota legislatif pada Oktober 2019.

Meski koalisi calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menguasai sekitar 60 persen kursi legislatif, jika Partai Gerindra ingin masuk dalam pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maka diperlukan komunikasi politik dengan Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Pendukung Prabowo-Sandi ajak rekannya tak membenci dan memfitnah

"Kalau Gerindra, misalnya, Ahmad Muzani akan didorong menjadi pimpinan MPR, cara paling tepat untuk sukses ya memang harus membangun komunikasi dengan koalisi Jokowi, dengan Teuku Umar," ujarnya.

Hadir juga dalam diskusi tersebut, Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan kedua tokoh tersebut bukanlah rekonsiliasi bersyarat ditukar jabatan di pemerintahan atau kursi MPR.

Baca juga: PAN: Prabowo Subianto seharusnya undang elemen pendukung sebelum temui Jokowi

Tapi dia tidak menampik bahwa Gerindra punya keinginan untuk mendapatkan posisi penting tersebut.

"Tapi kita juga tidak munafik, sebagai partai peraih suara terbanyak kedua, kalau seandainya diberikan kesempatan untuk mendapatkan salah satu pimpinan MPR dan kita bisa berkontribusi positif bagi bangsa dan negara, tentu kita akan mengusulkan calon kita," tegas Andre.

Baca juga: Seknas Jokowi dorong penceramah ikut jaga persatuan
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar