Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) RI Hadi Prabowo mendukung wacana mantan narapidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri ke pentas pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Ya, pasti ya (mendukung usulan itu, red)," ujarnya saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat. Pada 2020, Indonesia kembali akan melakukan pilkada serentak.
Menurut Hadi, regulasi dari usulan aturan tersebut tidak datang dari Kemendagri. Ia menjelaskan posisi Kemendagri adalah sebagai pelaksana, sehingga nantinya juga akan hadir dalam pembahasan aturan tersebut.
Baca juga: Fahri Hamzah: Bukan domain KPU melarang mantan napi koruptor ikut pilkada
Namun, Hadi juga mengatakan bahwa ia belum bisa memprediksi apakah usulan tersebut memiliki kemungkinan untuk segera dilanjutkan dan diimplementasikan, lantaran Kemendagri masih harus terus melihat perkembangan bersama dengan legislator sebagai pembuat aturan itu.
"Kan semua pastinya disikapi secara arif, bijaksana, dan para pembuat aturan itupun akan melihat situasi yang terjadi saat ini," kata dia.
"Kami belum bisa memprediksikan, yang jelas integritas seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan," imbuh Hadi.
Baca juga: Mendagri sarankan KPU terapkan e-voting di pilkada serentak
Sebelumnya, KPU mengatakan kesiapannya untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan, untuk memasukkan pelarangan eks koruptor untuk kembali maju sebagai kepala daerah.
Usulan ini juga disampaikan oleh KPK. KPK meminta partai politik agar tidak kembali mencalonkan orang yang punya rekam jejak buruk untuk Pilkada 2020.
Baca juga: 270 daerah gelar Pilkada pada 2020
Baca juga: Gibran apresiasi hasil survei bursa Pilkada Surakarta
Berita Terkait
Ombudsmanminta pihak sekolah tidak wajibkan acara perpisahan
Senin, 25 Maret 2024 14:28 Wib
Mahfud MD sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik
Selasa, 20 Februari 2024 15:02 Wib
Pemerintah genjot percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
Kamis, 14 Desember 2023 14:43 Wib
Mayjen TNI Hilman Hadi jadi Irjen TNI-AD
Minggu, 12 November 2023 10:05 Wib
Hadi Tjahjanto selesaikan sengketa tanah Suku Anak Dalam Musi Rawas
Rabu, 12 April 2023 20:34 Wib
Puluhan jamaah umrah asal Lombok telantar di Jakarta dipulangkan
Senin, 10 April 2023 13:07 Wib
Menteri ATR/BPN bakal "gebuk" seluruh mafia tanah
Jumat, 3 Februari 2023 11:19 Wib
Majelis hakim tolak nota keberatan Chuck Putranto
Kamis, 10 November 2022 12:52 Wib