OTT dirut Angkasa Pura II, pemerintah didesak evaluasi perekrutan direksi BUMN

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didesak untuk mengevaluasi sistem perekrutan direksi BUMN terkait adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap direktur PT Angkasa Pura II.

Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan OTT terhadap Direktur Keuangan PT.Angkasa Pura II (Persero) itu merupakan deretan kejadian perilaku korup yang melibatkan elit BUMN. Sebelumnya sejumlah direksi BUMN juga tertangkap tangan maupun dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK/Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

“Sudah sejak tahun 2014 Sinergi BUMN Institute bersama Federasi SP Sinergi BUMN menyerukan agar dilakukan evaluasi terhadap sistem perekrutan direksi BUMN. Pola rekruitmen saat ini dinilai kurang tepat dan sekedar memenuhi formalitas prosedur perekrutan karena seluruh tahapan dilakukan dengan tertutup, tidak transparan kepada publik bahkan kepada karyawan BUMN tersebut,” ujarnya.

Baca juga: KPK OTT pejabat Angkasa Pura II, amankan uang dalam bentuk dolar Singapura

Dia menambahkan fenomena banyaknya direksi BUMN yang hanya bertukar posisi dari sebelumnya sebagai direksi di sebuah BUMN A kemudian bergeser menjadi direksi di BUMN B yang bisnis intinya tidak jauh berbeda, berpotensi membentuk oligarki penguasa BUMN.

“Oligarki tersebut akhirnya menjelma menjadi jejaring oknum yang ingin menghancurkan BUMN dengan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu,” katanya.

Yunus menambahkan fenomena bertukar posisi direksi BUMN dan penempatan direksi BUMN dengan waktu yang singkat menyebabkan rasa memiliki mereka terhadap BUMN rendah.

Baca juga: KPK masih periksa intensif Bupati Kudus dan amankan uang 200 juta

Menurut dia, sinergi BUMN yang merupakan konsep pengembangan BUMN yang tengah diujicobakan saat ini harus tercoreng akibat perilaku yang dilakukan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) ini.

“Insan BUMN harusnya menjawab kritik terhadap konsep sinergi BUMN yang dianggap bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dengan menjadikan sinergi antar BUMN sebagai poros kekuatan baru dalam menggerakkan ekonomi bangsa, namun hari ini kita saksikan mereka mengotori semangat sinergi BUMN,” katanya.

Yunus menilai BUMN memiliki stok pekerja (karyawan karir) yang berkualitas dan pantas memimpin BUMN sehingga kepemimpinan BUMN seharusnya tidak pada itu-itu saja.

“Oleh karenanya, kami mendesak agar Kementerian BUMN dapat melakukan regenerasi kepemimpinan BUMN dengan memberikan kesempatan yang sama antara calon dari karyawan karir dan dari luar BUMN tersebut,” katanya.

Baca juga: OTT Gubernur Kepri bukti kelemahan pengawasan