Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bakal melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta, antara lain dengan melelang tujuh ruas tol pada 2019.
"Melalui skema KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan infrastruktur, terutama jalan tol demi ketepatan waktu penyelesaiannya, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menteri Basuki mengingatkan bahwa pembangunan jalan tol diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik yang masih menjadi permasalahan dunia usaha.
Pada tahun 2019 ini, Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan melelang tujuh ruas jalan tol dengan nilai investasi sebesar Rp151,13 triliun.
Tujuh ruas tol yang akan dilelang merupakan ruas tol usulan dari badan usaha yakni Jalan Tol Semanan - Balaraja sepanjang 31,9 km, Kamal - Teluknaga - Rajeg sepanjang 38,6 km, Akses Menuju Pelabuhan Patimban sepanjang 37,7 km, Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap sepanjang 184 Km, Yogyakarta - Bawen sepanjang 77 km, Solo - Yogyakarta - New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo sepanjang 91,93 km dan Balikpapan - Penajam Paser Utara sepanjang 7,35 km.
Dari tujuh ruas tol, Jalan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara sudah dilakukan pelelangan dengan metode lelang hak menyamakan penawaran (right to match) pada PT. Tol Teluk Balikpapan. Ruas tol lainnya masih dalam tahap finalisasi desain.
"Keterlibatan swasta membawa dampak daya ungkit atau leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya," kata Kepala BPJT Danang Parikesit.
Selama ini pemerintah juga telah memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.
Investasi swasta dibutuhkan kerena pendanaan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur terbatas. Kemampuan APBN tahun 2020 - 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.
Berita Terkait
Pak Bas targetkan Tol Palembang-Betung rampung 2025
Jumat, 19 April 2024 9:02 Wib
Pj Bupati Banyuasin ajukan pembangunan infrastruktur ke Kementerian PUPR
Jumat, 19 April 2024 7:42 Wib
Akhir 2024 Bendungan Tiga Dihaji Sumsel ditargetkan rampung
Senin, 15 April 2024 18:15 Wib
Menteri PUPR sebut menanti empal gentong dan pempek untuk Lebaran
Rabu, 10 April 2024 11:04 Wib
Menteri PUPR sebut potensi tol fungsional di Sumatera sepanjang 134,67 km
Selasa, 2 April 2024 13:13 Wib
Kunjungi Kementerian PUPR, Pj Bupati Banyuasin sampaikan kebutuhan infrastuktur daerah
Sabtu, 23 Maret 2024 13:57 Wib
Menteri Basuki: Rumah dinas menteri di IKN lebih kecil dari di Widya Chandra
Rabu, 13 Maret 2024 14:08 Wib
Menteri PUPR: Progres IKNTahap 1 capai 74,8 persen per 15 Februari
Kamis, 22 Februari 2024 13:00 Wib