Pemkot Palembang lepas tim pemantau kurban

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang resmi melepas tim pemantau kurban sebanyak 51 orang untuk memastikan kesehatan kambing dan sapi terjamin sampai Hari Raya Idul Adha.

"Tim terdiri dari Dinas Pertanian - Ketahanan Pangan (DP-KP) Kota Palembang dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Kota Palembang," ujar Kepala Dinas DP-KP Kota Palembang, Dr Sayuti di Palembang, Kamis.

Menurutnya tim pemantau mengecek kesehatan secara fisik serta kesesuaian hewan kurban dengan syariat Islam seperti cukup umur dua tahun, bukan jenis betina, tidak cacat dan memiliki dua buah zakar lengkap .

Tim pemantau kurban akan bekerja sampai H-2 Idul Adha, sebelumnya pemantauan sudah dilaksanakan sejak awal Juli 2019 dan telah menyisir 50 lokasi peternakan, hasilnya didapati sebagian besar hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak.

Selain mengecek hewan kurban, tim pemantau juga mensosialisasikan pola pemeliharaan sehat kepada peternak dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai sapi atau kambing yang layak kurban.

"Masyarakat jangan melihat besarnya sapi atau kambing, perhatikanlah layak atau tidak hewan itu untuk kurban, sapi-kambing yang dinyatakan layak ada surat keterangannya," jelasnya.

Pada tahun 2019 pemeriksaan tim pemantau menyasar 170 titik lokasi penjualan hewan kurban di Kota Palembang dengan perkiraan jumlah korban diperiksa sebanyak 5.000 ekor sapi dan 6.000 ekor kambing.

Sementara Ketua III Pengurus Besar PDHI Pusat bidang Keanggotaan dan Database setempat, drh. Suli Teruli mengatakan bahwa pembentukan tim pemantau Pemkot Palembang dan PDHI memang harus dilakukan agar terjalin sinergi lintas sektoral mengingat kesehatan hewan kurban tidak bisa dianggap remeh.

"Pemerintah daerah harus jadi motor penggerak, sedangkan dokter-dokter dibawah PDHI sifatnya mensuppor karena punya kompetensi, jadi tidak ada jalan sendiri-sendiri, memang tidak semua daerah punya tim pemantau seperti Palembang," jelas dia.

Apalagi sempat terjadi wabah Antraks di Jogjakarta Akhir Mei 2019, sehingga perhatian terhadap kesehatan sapi dan kambing yang datangnya dari luar daerah perlu dilakukan bersama secara ketat serta komprehensif.