Imigrasi Palembang deportasi 24 orang warga negara asing

id Imigrasi palembang deportasi warga negara asing, pengawasan wna, pengawasan tka, 24 wna dideportasi dari palembang

Kepala Badan Intelijen dan Pendidikan Imigrasi Palembang Klas I Palembang, Raja Ulul Azmi, dalam paparannya pada Sosialisasi Permendagri No 49 Tahun 2010 tentang pengawasan warga negara asing, Rabu (17/7) (Antara News Sumsel/Aziz Munajar/19)

Palembang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Palembang Klas I Palembang mendeportasi sebanyak 24 warga negara asing selama Januari-Maret 2019 karena tidak memenuhi syarat izin tinggal.

Kepala Badan Intelijen dan Pendidikan Imigrasi Palembang Klas I Palembang, Raja Ulul Azmi, Rabu mengatakan Warga Negara Asing (WNA) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dideportasi merupakan hasil temuan tim pemantau di beberapa daerah.

"WNA-TKA dominan berasal dari Tiongkok, Malaysia, Korea, dan Afrika, mayoritas banyak berada di Kota Palembang," ujar Raja Ulul Azmi saat sosialisasi Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang tenaga kerja asing.

Menurutnya masih banyak ditemukan kasus-kasus izin tinggal melewati batas, penyalahgunaan visa, kunjungan ilegal hingga tindak pidana umum yang dilakukan WNA, namun semua telah diproses dengan mekanisme hukum dan dideportasi.

Di Sumsel, kata dia, terdapat 600 lebih WNA-TKA yang sebagian besar bekerja sebagai tenaga ahli di sektor perkebunan dan industri.

Mayoritas tersebar di Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Ohan Ilir, Ogan Komering Ilir, Kota Palembang dan Prabumulih, luasnya sebaran membuat tim pemantau memperketat pengawasan guna meminimalisir konflik pekerja.

Sementara Staf Ahli Wali Kota Palembang bidang Ekonomi Pendapatan Daerah, Hukum dan HAM, Altur, menyebut kinerja tim pemantau semakin efektif jika melihat angka deportasi setiap tahun.

"Tahun 2016 WNA-TKA yang dideportasi sebanyak 8 orang, pada 2018 naik jadi 14 orang, dan tahun 2019 (Maret) sudah 24 orang dideportasi, ini menunjukkan kinerja tim pemantau semakin meningkat, artinya koordinasi antar pihak juga semakin kuat," jelas Altur.

Menurutnya WNA atau TKA sebenarnya akan menyumbangkan devisa bagi Kota Palembang selama tujuan kunjungannya sesuai, terutama adanya TKA diharapkan dapat mentransfer ilmunya kepada tenaga lokal mengingat rata-rata TKA merupakan tenaga ahli.

Tetapi jika WNA atau TKA menyalahgunakan dokumen kunjungan, maka tim pemantau Imigrasi Palembang akan menindak tegas WNA-TKA tersebut, jika dibiarkan maka dikhawatirkan timbul gejolak masyarakat.

"Kota Palembang sudah dikenali dunia, maka semakin banyak juga WNA-TKA masuk ke Palembang yang harus dipantau, jangan sampai ada kelebihan batas waktu tinggal atau penyalahgunaan kunjungan," demikian Altur.
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar