Sumsel tingkatkan operasi udara cegah kebakaran hutan dan lahan

id karhutla, operasi udara, bpbd susmel, bpbd sumsel tingkatlkan operasi udara

Sumsel tingkatkan operasi udara cegah kebakaran hutan dan lahan

Kepala BPBD Sumsel Iriansyah menerima dana bantuan Rp300 juta dari Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo untuk operasi pencegahan dan penanggulangan karhutla 2019. (ANTARA News Sumsel/Yudi Abdullah/19)

Palembang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan sepekan terakhir meningkatkan operasi udara untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2019 ini.

Operasi udara menggunakan beberapa helikopter ditingkatkan untuk memantau sejumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kata Kepala BPBD Sumsel Iriansyah, di Palembang, Kamis.

Beberapa daerah rawan Karhutla yang menjadi sasaran operasi yakni kawasan hutan dan lahan gambut di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir, serta beberapa daerah rawan kebakaran lainnya.

"Untuk melakuklan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah rawan Karhutla dilakukan operasi udara dengan menurunkan tiga halikopter jenis MI dan Bolkow," ujarnya.

Dengan pemantauan secara intensif itu diharapkan dapat dilakukan pencegahan sejak dini kebakaran hutan dan lahan serta dapat dihindari bencana kabut asap yang bisa mengganggu berbagai aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Selain untuk memantau, helikopter tersebut diturunkan untuk membantu pemadaman dengan melakukan pengeboman air pada titik api yang sulit dijangkau oleh tim operasi darat.

Kemudian untuk melakukan pencegahan dengan membasahi lahan yang terdeteksi terdapat titik panas (hotspot) sehingga tidak menjadi titik api yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.

Selain melakukan berbagai tindakan antisipasi itu, pihaknya juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota ini agar tidak membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar.

"Masyarakat dan pemilik perusahaan perkebunan diingatkan untuk mematuhi imbauan itu karena jika ketahuan petugas yang melakukan pengawasan di lapangan akan diamankan dan diproses secara hukum dengan sanksi yang cukup berat berupa kurungan penjara dan denda," ujar Iriansyah.
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar