Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa belanja infrastruktur di kementeriannya harus berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi.
Infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak ekonomi, yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.
“Tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap perekonomian. Misalnya pembangunan jalan harus terkoneksi dengan kawasan industri, pelabuhan dan pariwisata," kata Menteri Basuki dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Selain itu, menurut dia, kini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, namun juga memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha.
Baca juga: Kementerian PUPR bangun infrastruktur pariwisata di Raja Ampat
Menteri Basuki mengatakan sesuai yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa realisasi keuangan Kementerian PUPR berada di bawah rata-rata nasional yakni 40 persen, sementara realisasi keuangan Kementerian PUPR per tanggal 8 Juli 2019 adalah sebesar 26,18 persen dan realisasi fisik 27,36 persen dari total anggaran Rp117,81 triliun.
“Kementerian Keuangan juga menyampaikan catatan bahwa Kementerian yang penyerapan tinggi lebih banyak pada belanja bantuan sosial. Bukan ingin membela diri, Kementerian PUPR mengalami reorganisasi, kemudian ada Pemilu, dan libur Hari Raya Idul Fitri, sehingga sebagian pekerjaan harus dihentikan. Dari hasil evaluasi prognosis kami bahwa realisasi keuangan akhir 2019 adalah 92,75 persen,” kata Menteri Basuki.
Untuk mencapai target tersebut, pelelangan ditargetkan sudah seluruhnya tuntas pada Juli 2019. Pada tahun ini, pelelangan barang dan jasa dilakukan oleh unit organisasi baru Kementerian PUPR yakni Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang dibentuk setiap provinsi.
Baca juga: Menteri PUPR: Pemerintah bahas tindak lanjut pembangunan daerah
BP2JK didukung sumber daya manusia yang independen dan proses bisnis lebih baik sehingga diharapkan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian PUPR lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.
Dalam pembangunan infrastruktur, Menteri Basuki juga mengharapkan swasta dapat tumbuh lebih signifikan. Untuk itu Kementerian PUPR membatasi keterlibatan BUMN Karya untuk tidak menangani paket-paket pekerjaan dengan nilai di bawah Rp100 miliar.
Baca juga: Kementerian PUPR selesaikan pembangunan TPA ramah lingkungan
Baca juga: Menteri PUPR tetapkan batas harga jual tertinggi rumah subsidi
Berita Terkait
RKPD OKI 2025 Fokus Penguatan Infrastruktur
Kamis, 14 Maret 2024 19:42 Wib
458 perangkat desa Muba ikut bimtek infrastruktur
Senin, 26 Februari 2024 21:52 Wib
Pemkab Muba dan Kodim 0401 gelar TMMD ke-119 di Lalan
Sabtu, 24 Februari 2024 18:07 Wib
Ogan Komering Ulu terima DBH kelapa sawit 2023 Rp10 miliar
Kamis, 25 Januari 2024 20:47 Wib
PSN sebagai jawaban pemerataan pembangunan Nusantara
Jumat, 15 Desember 2023 16:29 Wib
Jokowi: Infrastruktur logistik perikanan perlu diperhatikan
Kamis, 23 November 2023 11:15 Wib
Ratu Dewa jawab pemandangan umum anggota fraksi DPRD Palembang
Selasa, 21 November 2023 22:08 Wib
Presiden: Pengerjaan konstruksi jalan di Lampung sudah 60 persen
Jumat, 27 Oktober 2023 16:51 Wib