Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf disarankan cari menteri yang loyal

id asjb,jokowi,relawan,Rekonsiliasi,Aktivis 98,Joko Widodo,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara hari ini, palembang h

Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf disarankan cari menteri yang loyal

Ketua Deklarasi Alumni SMA Jakarta Bersatu (ASJB) Nanda Abraham (kiri). (ANTARANEWS/FAUZI LAMBOKA)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Alumni SMA Jakarta bersatu (ASJB) Nanda Abraham berharap pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin mencari para menteri di kabinet kerja yang loyal dan paham visi misi serta program kerja.

“Dibutuhkan menteri yang loyal dan jujur kepada presiden dan paham terhadap program yang akan dikerjakan,” kata Nanda kepada Antara di Jakarta, Senin.
 

Nanda mengatakan sejumlah menteri di periode pertama Jokowi sebagian tidak menampakkan loyalitas, apa yang menjadi program presiden tetapi lain yang mereka kerjakan.

“Jokowi bisa memilih siapa orang-orang yang duduk di kabinet nantinya. Lepas dari titipan dari siapapun, tetapi mereka harus merupakan orang-orang yang punya niat untuk kerja dan satu visi dengan presiden” jelas Nanda.

Nanda menjelaskan ASJB merupakan kelompok yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf tanggal 10 Februari 2019 lalu yang dihadiri Joko Widodo, Moeldoko serta ketua TKN Erick Thohir dan sejumlah menteri di kabinet kerja.

ASJB juga berharap presiden bisa membersihkan anasir-anasir radikal yang terdapat di tubuh institusi negara termasuk badan usaha milik negara (BUMN).
 

“Kita dukung Jokowi, kita akan kawal untuk program yang akan dilakukan saat kabinet dibentuk,” ujar Nanda.

Nanda menegaskan saat ini banyak partai politik yang sedang mendekat ke Jokowi-Ma’ruf,  namun dia tidak menginginkan itu sebagai kepentingan sesaat saja.

Sebagai relawan Jokowi, kata Nanda, tidak ingin panggung politik diwarnai manuver politik, misalnya hanya untuk kekuasaan dengan alasan rekonsiliasi, para elite parpol yang bertarung seperti Gerindra dan PKS masuk dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf.

“Kritik dari oposisi sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi,  untuk check and balance,” ujar Nanda.