Meutya: jangan khawatirkan mekanisme pemilihan Capim KPK

id Meutya Fafid, politisi Golkar, pimpinan KPK,Capim KPK

Meutya: jangan khawatirkan mekanisme pemilihan Capim KPK

Politisi Golkar Meutya Hafid saat menjawab pertanyaan wartawan usai acara Polemik bertema "Ribut Rebut Kursi Menteri" yang digelar Trijaya Network di D'consulate Resto n Launge, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2019). (ANTARA/Andi Firdaus).

Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Meutya Hafid meminta masyarakat tidak khawatir terkait mekanisme pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Kita jangan khawatir karena pemilihannya di DPR RI, kemudian ada kepentingan politik yang mengganggu. Itu agak sedikit berlebihan," katanya.

Pernyataan disampaikan Meutya usai menjadi narasumber dalam acara Polemik bertema Ribut Rebut Kursi Menteri di Jakarta Pusat, Sabtu siang.

Menurut dia  rekam jejak KPK hingga saat ini berjalan baik serta konsisten menjaga independensi dalam melaksanakan tugas.



Anggota Komisi I DPR RI itu menyebutkan undang-undang sudah memberikan kewenangan cukup besar bagi jajaran komisioner KPK untuk berlaku independen.

Meutya mengharapkan pimpinan KPK berikutnya adalah sosok berintegritas, independen dan memiliki keberanian yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum.

"Kita harapkan calon pimpinan KPK adalah orang yang berintegritas, independen, dan orang yang punya keberanian luar biasa," ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan menambahkan, pimpinan KPK berikutnya harus memiliki kemampuan dalam membongkar kasus berskala besar.

"Fokusnya jangan kasus yang kecil, kalau buat contoh oke, tapi coba konsen bongkar yang besar-besar," katanya.



Daniel menyebutkan ketua KPK adalah figur yang bisa menjalankan seluruh capaian yang sudah ada.

"KPK sekarang sudah menjalankan tugas berjalan baik serta mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat," katanya.

Daniel sepakat pimpinan KPK ke depan perlu memiliki sikap independen dan melepas seluruh atribut yang berkaitan dengan ranah politik.

"Cara kerja harus lepas dari image politik. Jangan tebang pilih," katanya.