Jakarta (ANTARA) - Analis politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan dalam sistem demokrasi, kelompok oposisi berperanan penting dalam membangun keseimbangan atau "checks dan balances" pada pemerintahan.
"Mekanisme 'checks dan balances' ini dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang terkontrol, sehingga pemerintahan yang sedang berkuasa tidak keluar 'jalur' dan bertindak sewenang-wenang," kata Pangi Syarwi melalui telepon selulernya, di Jakata, Selasa.
Menurut Pangi Syarwi, kelompok oposisi juga harus memperkuat diri untuk memaksimalkan perannya sebagai penyeimbang kekuasaan. Mekanisme "checks and balances" ini, kata dia, harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri.
"Berkuasa atau berada di luar kekuasaan adalah satu paket, tujuannya tetap sama yakni memastikan negara berjalan sesuai konstitusi dan meminimalisir terjadinya
penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan," katanya.p
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini menambahkan, tidak boleh ada pandangan sinis terhadap oposisi sebagai kelompok "pengganggu".
"Pandangan ini harus diluruskan, karena pemahaman itu keliru. Memandang sinis terhadap oposisi dan upaya mengkebiri kelompok ini sebagai 'pengganggu' stabilitas negara, akan mendorong negara ke jurang tirani mayoritas dan otoritarianisme," katanya.
Pangi juga memandang, adanya upaya "rekomposisi" koalisi pasca-pilpres adalah bentuk ketidakpercayaan diri dari koalisi pemenang pilpres terhadap kekuatan
politiknya sendiri. Padahal, kekuatan koalisi parpol pendukung pemerintahan petahana di parlemen sudah cukup dominan, yakni 60 persen.
Di sisi lain, Pangi juga melihat langkah "rekomposisi" ini sebagai upaya membungkam kelompok oposisi untuk melemahkan daya kritisnya terhadap kekuasaan.
"Intrik politik semacam ini semestinya bisa dihindari dengan upaya membentuk koalisi permanen yang tidak mudah goyah hanya karena godaan pembagian 'kue
kekuasaan' semata," katanya.
Adanya koalisi permanen, menurut dia, akan mendorong kelompok oposisi punya proposal tandingan sebagai "second opinion" sehingga nantinya kebijakan pemerintah bukan hanya dikritik tanpa dasar, juga punya alternatif berfikir konstruktif untuk kontrol kepada pemerintahan.
Soal tawaran agar Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi, menurut Pangi, sebaiknya tidak masuk, karena akan membuat demokrasi menjadi tidak sehat dan akan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.
"Salah satu kelemahan sistem presidensial setengah hati adalah karena dipadukan dengan multi-partai. Ini yang sering kita sebut cacat bawaan sistem presidensial multi-partai, tidak berlebihan saya sebut sistem presidensial banci," katanya.
Menurut Pangi, dalam sistem presidensial murni, partai pengusung utama calon presiden yang menang akan langsung jadi partai berkuasa atau "the ruling party", sementara pihak yang kalah otomatis memposisikan diri menjadi partai oposisi.
Berita Terkait
Kejagung: Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:25 Wib
Kejati Sumsel sita surat dokumen penting korupsi pajak 2019-2021
Jumat, 2 Februari 2024 10:03 Wib
Kejati Sumsel tangkap buronan korupsi rehabilitasi jalan tahun 2019
Selasa, 14 November 2023 14:29 Wib
Kurs rupiah dinilai masih jauh lebih baik dibanding periode 2019-2020
Rabu, 8 November 2023 16:20 Wib
Putri Vietnam catat rekor tiga kali beruntun ke final Piala AFF
Kamis, 13 Juli 2023 22:53 Wib
Pemkot Palembang tinjau ulang Perwali Nomor 26 Tahun 2019
Senin, 8 Mei 2023 21:13 Wib
Kemenkominfo ungkap langkah tangani situs pemda disusupi judi online
Jumat, 20 Januari 2023 13:50 Wib
Piala Dunia 2022: Kemenangan Brazil makan korban, Neymar cedera
Jumat, 25 November 2022 9:47 Wib