Jakarta (ANTARA) - Pengamat kejaksaan Khairul Imam mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung dari figur yangkompeten, jaksa karir, dan sangat memahami seluk-beluk tata kelola di Kejaksaan Agung.
"Presiden terpilih hendaknya memilih Jaksa Agung dari figur yang benar-benar independen dan memiiki rekam jejak baik dan bersih, sehingga dalam kerjanya dapat menegakkan supremasi hukum secara tegas dan berkeadilan," kata Khairul Imam, di Jakarta, Senin.
Khairul Imam mengatakan hal itu menyikapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan Joko Widodo sebagai presiden terpilih dan akan memilih menteri kabinet, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang.
Menurut Khairul Imam, pemilihan Jaksa Agung hendaknya tidak dipilih seperti menteri kabinet yang akan membuat kebijakan dan keputusan politik. "Jaksa Agung hendaknya membuat keputusan hukum, bukan keputusan politik," katanya.
Pengajar pada Pusat Pendididikan dan Latihan (Pusdiklat) Kejaksaan ini menjelaskan, Jaksa Agung berbeda dengan menteri kabinet.
Menurut dia, Jaksa Agung bertanggung jawab terhadap teknis dan administratif pada setiap tingkatan kejaksaan. "Karena itu, Jaksa Agung hendaknya figur yang kompeten dan sangat memahami seluk-beluk tata kelola kejaksaan," katanya.
Kalau keputusan politik di bidang hukum, kata dia, ada pada Menteri Hukum dan HAM serta pejabat eselon satu di Kementerian Hukum dan HAM.
Pada cabang kekuasaan yudikatif, Kejaksaan Agung itu seperti direktorat jenderal tapi lebih besar, karena Jaksa Agung harus paham seluk-beluk tata kelola kejaksaan agung.
Mantan Direktur Penyidikan Kejaksan Agung ini juga mengusulkan agar lembaga Kejaksaan Agung dalam struktur ketatanegaraan berada di bawah Presiden sebagai kepala negara, sehingga dapat menjaga independensi Jaksa Agung dan lembaga Kejaksaan Agung.
"Karena itu, penegakan supremasi hukum harus dapat ditegakkan secara tegas dan berkeadilan, tidak diintervensi oleh kepentingan politik," katanya.
Berita Terkait
Kejagung: Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:25 Wib
Kejati Sumsel sita surat dokumen penting korupsi pajak 2019-2021
Jumat, 2 Februari 2024 10:03 Wib
Kejati Sumsel tangkap buronan korupsi rehabilitasi jalan tahun 2019
Selasa, 14 November 2023 14:29 Wib
Kurs rupiah dinilai masih jauh lebih baik dibanding periode 2019-2020
Rabu, 8 November 2023 16:20 Wib
Putri Vietnam catat rekor tiga kali beruntun ke final Piala AFF
Kamis, 13 Juli 2023 22:53 Wib
Pemkot Palembang tinjau ulang Perwali Nomor 26 Tahun 2019
Senin, 8 Mei 2023 21:13 Wib
Kemenkominfo ungkap langkah tangani situs pemda disusupi judi online
Jumat, 20 Januari 2023 13:50 Wib
Piala Dunia 2022: Kemenangan Brazil makan korban, Neymar cedera
Jumat, 25 November 2022 9:47 Wib