Pembangunan infrastruktur masih menjadi kunci periode kedua Presiden Jokowi

id Periode Kedua Jokowi,Jokowi-Ma'ruf Amin,infrastruktur transportasi,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara hari ini,

Pembangunan infrastruktur masih menjadi kunci periode kedua Presiden Jokowi

Lintasan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, tampak masih dalam tahap pembangunan di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (28/6/2019). ANTARA/Rivan Awal Lingga/ama/am.

Jakarta (ANTARA) - Roda pemerintahan Presiden Joko Widodo akan kembali berjalan pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan sengketa Pemilihan Presiden 2019 atas pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bersama Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Presiden Jokowi kembali harus menunaikan tanggung jawabnya dalam melaksanakan program-program yang terangkum dalam janji kampanye hingga lima tahun ke depan.

Salah satu program andalan Presiden Jokowi adalah infrastruktur di mana sebagain di antaranya sudah terwujud, seperti Tol Trans Jawa, MRT Jakarta dan Bandara Kertajati.

Pembangunan infrastruktur tersebut tercantum sebagai Program Staretgis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Terdapat 227 PSN dan belum semua terlaksana, sehingga dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur diproyeksikan masih menjadi fokus utama pemerintah.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai infrastruktur masih akan menjadi fokus utama pemerintah, namun sifatnya hanya melanjutkan serta menyelesaikan PSN dan tidak ada proyek baru.

“Jadi, di periode kedua ini menyelesaikan proyek-proyek nasional yang ada di periode pertama, mulai dari penyelesaian LRT pelabuhan-pelabuhan logistik, bendungan, bandara. Fokusnya tetap infrastruktur,” katanya.

Karena itu, Bhima menyebutkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur akan tetap besar dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni di kisaran Rp400 triliun sampai Rp450 triliun per tahunnya.

Sementara itu berdasarkan data Kementerian Perhubungan, PSN di bidang infrastruktur transportasi yang sudah selesai di 2018, di antaranya Kereta Api Ekspres Soekarno Hatta-Sudirman, Kereta Api Prabumulih-Kertapati, LRT Provinsi Sumatera Selatan, Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Sultan Babullah Ternate, Makassar New Port, Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung (Pembangunan Terminal Multipurpose Tahap II).

 

Sejumlah penumpang berjalan menuju gerbong kereta api bandara di Stasiun BNI City, Jakarta, Senin (3/6/2019). Untuk mempermudahkan masyarakat dari luar kota, PT Railink selaku operator KA Bandara Soekarno Hatta berencana mengintegrasikan KA Bandara dengan kereta jarak jauh rute Bandung dan Cirebon dengan KA Bandara. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

 


Perbaikan Angkutan Umum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan PSN di bidang infrastruktur transportasi akan tetap berjalan, meskipun terkesan lambat, seperti Pelabuhan Patimban.

“Walaupun agak lambat juga karena masalah tanah dan jalan. Jadi, proyek strategis nasional menjadi konsentrasi kita untuk diselesaikan semuanya," katanya.

Menhub juga memfokuskan program ke depannya adalah memperbaiki sarana dan prasarana angkutan darat, mulai dari sistem bus rapit transit (BRT) hingga menjadikan terminaal Tipe A seperti bandara.

Untuk itu, Ia mengalokasikan tambahan Rp1 triliun untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mewujudkan perbaikan fasilitas dan layanan di 38 terminal Tipe A.

“Sedang dibahas, Insya Allah itu berhasil karena kita ingin sekali (fokus ke) darat, khususnya terminal Tipe A bisa dibuat,” katanya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengamini keinginan Menhub tersebut karena sejalan dengan program di 2020 yakni berfokus dalam memperbaiki angkutan umum.

“Kita akan beli kendaraan dengan volume cukup banyak, kita beli yang bagus untuk mengubah kecenderungan masyarakat dari penggunaan angkutan pribadi ke angkutan umum,” katanya.


                      "Buy the Service"
Salah satu upaya untuk memaksimalkan peran angkutan umum di daerah pada 2020, yakni dengan menerapkan program pembelian layanan atau “buy the service”.

Skema “buy the service” ini adalah sistem pembelian layanan oleh pemerintah kepada pihak swasta untuk mengoperasikan angkutan dan merupakan bagian dari Bus Rapid Trans (BRT).

“Skema ini akan di uji coba pada tahun 2020. Berikutnya kalau sistem ini sudah jadi maka akan dianggarkan di tahun depan. Namun kami sebagai pemerintah hanya memberi layanan saja namun yang mengoperasikannya swasta. Ini tidak mengenai untung rugi tetapi bentuk bagaimana pemerintah hadir ke dalam masyarakat,” kata Dirjen Budi.

Ia menyebutkan tambahan anggaran Rp1 triliun di 2020 mendatang berasal dari dua sumber, yakni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp500 miliar dan rupiah murni Rp500 miliar.

Adapun, pagu indikatir Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub untuk tahun anggaran 2020, yakni Rp5,8 triliun di mana akan difokuskan untuk alokasi kegiatan revitalisasi Terminal Tipe A di 38 lokasi, subsidi angkutan perkotaan melalui skema “buy the service”, pembangunan kapal penyeberangan di lintas Dompak-Matak-Penagi.

Selanjutnya, penyelesaian pelabuhan penyeberangan (Naikliu, Bakti Raja, Bakalang), pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang di Paser dan Tabalong, peningkatan aspek keselamatan serta pembangunan bus sekolah.


                         Belum optimal
Sementara itu, Pengamat Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan angkutan umum di daerah masih menjadi pekerjaan rumah serta angkutan sungai, danau dan perairan (ASDP) yang belum dioptimalkan.

“Banyak sekali yang belum tergarap lima tahun sebelumnya dan pekerjaan rumah untuk lima tahun ke depan, termasuk angkutan daerah 3T, sistem logistik nasional, transportasi udara daerah terpencil dan SDM transportasi,” katanya.

Terkait pengelolaan bus, Djoko menjelaskan selama ini, lebih dari 10 tahun, daerah hanya dibagikan sejumlah armada bus, namun tidak menimbulkan layanan angkutan umum yang bagus di daerah.

Pasalnya, tidak ada pola pembinaan dan pengawasan dari pusat meskipun penataan angkutan umum sudah diamanahkan dalam UU 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategi (Renstra) Kemenhub 2015-2019.

Ia mengimbau pemerintah untuk fokus menyelesaikan permasalahan tersebut ketimbang terus-menerus menangani angkutan daring, baik ojek maupun taksi.

“Terlalu fokus mengurusi transportasi online, sehingga yang lain sesuai amanah RMPJMN dan Renstra terabaikan,” ujar Djoko.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam RPJMN 2020-2024, anggaran infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan mencapai Rp1.700 triliun.

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4 persen hingga enam persen per tahun, lebih rendah dari RPJMN 2015-2019 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen.

Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar