Osaka (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa semua pihak sepakat untuk mengakhiri perang dagang, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan bagaimana caranya.
"Semua sepakat perlu upaya mengurangi ketegangan perdagangan internasional, namun belum ada kesepakatan bagaimana caranya," kata Sri Mulyani ketika bersama Menlu Retno Marsudi menjelaskan hasil KTT G20 hari pertama di Osaka Jepang, Jumat.
Ia menyebutkan belum adanya kesepakatan mengenai cara mengatasinya menimbulkan ketidakpastian dalam hasil KTT G20 Osaka itu.
Sri Mulyani menjelaskan perlunya upaya mengurangi ketegangan perdagangan internasional dibahas dalam sesi pertama KTT G20.
"Menyangkut ekonomi global, perdagangan, dan investasi, memang merupakan isu yang sekarang menjadi paling mengemuka dalam pertemuan G20 ini," katanya.
Ia menyebutkan sudah disampaikan bahwa proyeksi pertumbuham ekonomi tahun 2019 ini menjadi lebih rendah karena risiko-risiko yang sifatnya negatif telah terjadi yaitu eskalasi dari ketegangan perdagangan terutama antara AS dan China.
"Namun sebetulnya secara menyeluruh penyebabnya adalah munculnya sikap proteksionisme," katanya.
Menurut Menkeu, Direkrur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyampaikan dengan risiko ketegangan perang dagang itu, pertumbuhan ekonomi dunia akan turun 0,5 persen.
Dengan demikian tahun 2019 ini yang diprediksi 3,5 persen dan diharapkan bisa naik menjadi 3,6 persen, namun kalau perang dagang terus berjalan maka pertumbuhan hanya akan mencapai 3,1 persen.
"0,5 persen dari GDP dunia itu lebih besar dari satu ekonomi seperti Afrika Selatan. Jadi ini risikonya sangat besar," kata Sri Mulyani
Ia menyebutkan dari pernyataan para pimpinan sepeti Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping dan beberapa pimpinan mengenai situasi saat ini, masih ada jarak terutama antara Trump dengan pimpinan lain.
Dalam opening statement-nya di KTT G20, Trump menyampaikan bahwa mereka menginginkan adanya perdagangan yang adil, dan adanya resiprokal yang saling berlaku adil.
Trump juga menyampaikan pentingnya memunculkan level playing field dan tidak ada kebijakan yang tidak fair. Dalam hal ini muncul istilah predatory nation yang bisa memanfaatkan perekonomian AS.
"Ini menggambarkan bahwa dalam konsep Trump masih ada negara-negara yang dianggap melakukan praktik praktik yang merugikan AS. Oleh karena itu Trump mengajak kita menghapuskan berbagai macam distorsi itu untuk bisa menciptakan kesejahteraan bersama," kata Sri Mulyani.
Di sisi lain Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa situasi saat ini adalah karena kebijakan yang dibuat oleh suatu negara, sehingga keinginan menciptakan kondisi win-win solution adalah fungsi dari keinginan untuk memperbaiki atau menciptakan solusi itu sendiri atau tidak.
Menurut Sri Mulyani, dari semua yang menyampaikan pendapat pada KTT G 20, semua menginginkan reformasi di WTO, mungkin penekannya berbeda, tapi yang paling penting adalah reformasi di WTO, terutama mengenai mekanisme menangani dispute, menangani masalah multilateral yang sifatnya mendistorsi, dan bagaimana penyelesaian perbedaan praktek perdagangan yang adil.
"Kalau dilihat dari pertemuan ini, hampir semua sepakat kita perlu melakukan reformasi, perlu upaya mengurangi ketegangan perdagangan internasional, namun belum ada kesepakatan bagaimana caranya," katanya.
Meskipun demikian ia berharap akan ada komunike yang mewadahi perbedaan itu dalam satu kesepakatan pernyataan bersama.
Berita Terkait
UU APBN 2024 telah selesai sebelum penetapan capres-cawapres
Jumat, 5 April 2024 12:37 Wib
Menkeu: THR telah tersalurkan Rp13,4 triliun
Senin, 25 Maret 2024 11:45 Wib
Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu
Senin, 18 Maret 2024 12:29 Wib
Kejagung: Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:25 Wib
Airlangga sebut anggaran makan siang gratis berkisar Rp15 ribu
Senin, 26 Februari 2024 15:38 Wib
Airlangga buka suara terkait kabar pertemuan Sri Mulyani dan Megawati
Senin, 5 Februari 2024 17:08 Wib
Ini jawaban Sri Mulyani terkait isu dirinya mundur dari Kabinet Jokowi
Jumat, 19 Januari 2024 13:31 Wib
Zulkifli Hasan: Jangan bikin isu Menteri Keuangan mundur
Kamis, 18 Januari 2024 16:19 Wib