Pekanbaru (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau menyebutkan kekosongan penjabat Direktur Utama Bank Riau Kepri (BRK) saat ini akan mengganggu bisnis bank pembangunan daerah tersebut ke depan.
"Karena Dirut cuma satu jadi keberadaannya menentukan bisnis BRK ke depan," kata Kepala OKK Riau Yusri kepada Antara di Pekanbaru, Jumat.
Yusri menjelaskan BRK adalah bank milik daerah yang keberadaannya saat ini bisa dibilang lumayan maju. Karenanya jika posisi Dirut kosong dalam waktu yang lama akan mempengaruhi tren pertumbuhannya ke depan. Apalagi saat ini sudah memasuki semester I tahun 2019, seharusnya program kerja tahunan sudah berjalan.
"BRK itu adalah sebuah entitas bisnis, bisnisnya di bidang keuangan. Inilah yang bisa terganggu," tegasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Asri Auzar mendesak Pemerintah Provinsi setempat untuk segera menyiapkan pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Bank Riau Kepri, sebab jabatan Dirut terdahulu, Irvandi Gustari berakhir pada 23 April 2019 lalu.
"Kita minta kepada Pemprov secepatnya membentuk tim Pansel, bagaimanapun Dirut dibutuhkan dalam perusahaan. Jangan dibiarkan lama-lama kosong itu tidak bagus," ucap Asri Auzar di Pekanbaru, Kamis.
Asri yang juga merupakan Ketua DPD Demokrat Riau mengharapkan agar Pemprov Riau sebagai pemegang saham Bank Riau Kepri tak melalaikan tugasnya untuk membentuk tim pansel, mengingat pentingnya peranan Direktur Utama sehingga hal tersebut harus diprioritaskan.
Tak hanya itu, Asri juga memberikan saran terkait figur yang cocok untuk menempati posisi tersebut. Menurutnya, jabatan Dirut Bank Riau Kepri harusnya diisi oleh orang yang telah mengetahui kondisi BUMD tersebut.
"Jangan ambil orang luar, gunakan orang dalam, orang yang mengetahui kondisi BRK, karena mereka lebih tahu," pungkas legislator asal Kabupaten Rokan Hilir tersebut.
Kekosongan Dirut Bank Riau-Kepri akan menggangu bisnis
Pemerintah Provinsi Riau Bentuk Panitia Khusus Seleksi Direksi Dan Komisaris BRK (Antaranews)
