Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa rumitnya proses birokrasi menjadi penyebab tidak berkembangnya sektor pariwisata di sejumlah daerah di Indonesia.
Dia mengatakan potensi pariwisata daerah di Indonesia sebenarnya sangat besar, namun masih kalah dalam pemanfaatan jika dibandingkan negara tetangga karena masalah birokrasi.
"Seperti Borobudur dan Prambanan itu kenapa tidak bisa berkembang, kenapa orang lebih senang berkunjung ke Bangkok atau Kamboja padahal candinya jauh lebih kecil. Ternyata itu karena birokrasi dan pengelolaan di sini cukup berat sekali," ujar Tjahjo Kumolo saat membuka acara Trisakti Tourism Award and Conference di Jakarta Convention Center, Kamis.
Tjahjo mengatakan pihaknya juga telah memberikan imbauan kepada setiap kepala daerah di seluruh provinsi Indonesia untuk setidaknya memiliki satu destinasi wisata sekecil apapun baik di kabupaten atau kota.
Baca juga: Kementerian Pariwisata siapkan pedoman wisata halal
"Daerah juga harus punya satu kerajinan dan kuliner khas apapun baik berupa makanan atau kue. Itu sekarang sudah mulai berkembang, saya yakin di tingkat kota kabupaten punya destinasi wisata unggulan," kata dia.
Tjahjo mengatakan sektor pariwisata Indonesia mampu menyerap hingga 12,7 juta tenaga kerja, mendatangkan 303,5 juta wisatawan nasional dan 15,81 wisatawan mancanegara, serta berkontribusi sebesar 5,25 persen terhadap PDB nasional.
Untuk itu, Tjahjo mengimbau kepada kepala daerah untuk terus berinovasi dalam mengembangkan potensi sektor pariwisata di masing-masing daerahnya.
Mendagri: Rumitnya birokrasi penyebab pariwisata tidak berkembang
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka acara Trisakti Tourism Award and Conference di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2019). (ANTARA/Yogi Rachman)
