Jayapura (ANTARA) - Sistem zonasi yang saat ini diterapkan dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 dinilai membatasi pilihan wali murid/orang tua siswa dan siswa memilih sekolah unggulan atau sekolah terbaik
Wali murid atau orang tua pelajar di Jayapura khawatir anak mereka tidak bisa memilih sekolah yang berkualitas dan terbaik, tapi juga orang tua siswa tidak bisa memilih sekolah yang baik dan terjamin keamanannya untuk anaknya.
"Perubahan dalam sistem PPDB ini memang baik karena dunia pendidikan harus mengalami perubahan. Akan tetapi yang menjadi persoalan itu hampir semua orang tua menginginkan anaknya dapat bersekolah di sekolah-sekolah pilihan," kata Fredi Mambrasar, salah satu orang tua siswa di Jayapura, Kamis.
Ia mengaku dirinya sulit memilih sekolah yang baik karena semua sekolah menerapkan sistem zonasi sehingga ia membawa anaknya mencari sekolah yang belum menerapkan zonasi dan menerima siswa per kabupaten/kota yakni SMA Buper Waena.
Menurut dia, sekolah-sekolah pilihan itu adalah yang berkualitas tapi juga dari segi keamanan anak bersekolah di tempat tersebut.
Ia menerangkan, memang banyak sekolah yang bagus akan tetapi keamanannya tidak terjamin, banyak sekolah yang dulunya berkualitas tetapi kemudian siswa-siswa yang dimasukan ketempat itu kemudian tidak berkualitas sehingga citranya tidak bagus.
Fredi menilai penerapan sistim zonasi ini baik tetapi kemudian ketika orang tua memilih sekolah yang bagus yang punya kualitas, gurunya bagus tetapi kualitas guru, ketersediaan fasilitas yang menjadi pilihan-pilihan orang untuk mendapatkan sekolah yang terbaik dari semua aspek.
"Ketika masuk ke wilayah zonasi, siswanya berada di wilayah Jayapura Selatan kemudian sekolah yang dinilai baik itu ada di wilayah Jayapura Utara maka siswanya tidak bisa masuk ke sekolah tersebut karena zonasi," tambah dia.
Berita Terkait
SMA Negeri favorit di Palembang sosialisasikan PPDB untuk cegah salah komunikasi
Kamis, 18 April 2024 10:43 Wib
Disdik Sumsel tetapkan 50 persen PPDB jalur zonasi
Senin, 15 April 2024 17:55 Wib
Ombudsman serahkan LAHP maladministrasi PPDB SMAN ke Pemprov Sumsel
Rabu, 17 Januari 2024 13:30 Wib
Disdik Sumsel tangani kasus jual beli bangku PPDB SMA di Palembang
Selasa, 7 November 2023 17:03 Wib
Ombudsman Sumsel temukan potensi malaadministrasi pada PPDB 2023
Rabu, 23 Agustus 2023 19:08 Wib
Hilangkan paradigma sekolah berlabel favorit
Jumat, 21 Juli 2023 13:26 Wib
Presiden minta pemda utamakan pendidikan anak-anak terkait PPDB
Kamis, 20 Juli 2023 11:48 Wib
Wali Kota Palembang meminta Disdik evaluasi PPDB
Senin, 17 Juli 2023 20:43 Wib