BMKG prakirakan kemarau tahun ini lebih kering

id musim kemarau 2019,bencana musim kemarau,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara hari ini, palembang hari ini, jembat

BMKG prakirakan kemarau tahun ini lebih kering

Petugas Informasi Iklim BMKG menunjukkan peta pengamatan iklim, Rabu (14/3/2019). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan menyarankan pemerintah daerah yang wilayahnya rawan mengalami kebakaran lahan dan hutan meningkatkan kewaspadaan.

"Waspada kekeringan di periode musim kemarau ini, karena diprediksi kemarau tahun ini lebih kering dari tahun sebelumnya," kata Kepala Subbidang Analisis Informasi Iklim BMKG Pusat Adi Ripaldi kepada ANTARA saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

"Daerah yang tahun lalu pada periode Juni, Juli dan Agustus terkena kekeringan, tahun ini harus lebih waspada lagi," ia menambahkan.

Ia menjelaskan bahwa tahun lalu curah hujan selama musim kemarau kurang dari 20 milimeter dalam satu bulan, dan tahun ini bisa jauh lebih rendah lagi.

Menurut prakiraan BMKG hampir seluruh Jawa telah memasuki musim kemarau, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Puncak musim kemarau diprakirakan terjadi Juli--Agustus 2019. Hujan lokal masih turun di wilayah seperti Bogor di Jawa Barat.

"Tapi tidak semua wilayah ada hujannya, untuk wilayah seperti Jonggol, Parung kurang hujannya," kata Adi.

Menurut dia, warga yang tinggal di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi dan Sumatera juga perlu mewaspadai dampak kekeringan. Di wilayah-wilayah itu, puncak kemarau diprakirakan terjadi Agustus sampai September.

"NTB dan NTT termasuk wilayah tadah hujan, sehingga perlu dibantu dengan irigasi," katanya.

Menurut siaran di laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tahun 2018 kekeringan melanda sejumlah daerah di Jawa dan Nusa Tenggara. Kekeringan antara lain melanda wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Lampung, membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih.