Luksemburg (ANTARA) - Mahkamah Eropa memutuskan pada Rabu bahwa logo tiga garis milik Adidas tidak sah sebagai merek dagang karena tidak adanya karakter pembeda dari logo tersebut.
Pengadilan Umum EU menyebut mereka memperkuat keputusan dari Badan Kekayaan Intelektual EU atau European Intellectual Property Office (EUIPO) pada 2016 untuk membatalkan putusan sebelumnya yang menerima merek dagang Adidas.
Perusahaan perlengkapan olah raga asal Jerman itu mendaftarkan merek dagang untuk pakaian, alas kaki, dan perlengkapan kepala pada 2014 dengan menyebutnya terdiri dari "tiga garis sejajar yang sama panjang dan sama lebar jika diaplikasikan pada produk dalam arah mana pun."
Bagaimanapun, kasus perihal merek dagang Adidas pernah diajukan oleh perusahaan Belgia, Shoe Branding Europe, yang mana keduanya telah lama berada dalam perselisihan.
Pengadilan di EU menyatakan merek dagang dua garis milik Shoe Branding Europe tidak sah pada tahun lalu, dengan menyebut logo itu terlalu mirip dengan merek dagang Adidas.
Adidas perlu menunjukkan bahwa logo mereka telah memperoleh "karakter pembeda" di seluruh wilayah EU berdasarkan pada penggunaannya sendiri, sehingga para konsumen pasti akan mengenali bahwa itu adalah Adidas dan bisa membedakannya dari produk-produk perusahaan lain.
Pengadilan mengatakan logo Adidas bukanlah sebuah pola melainkan hanya "tanda hiasan biasa" dan tidak relevan untuk penggunaan spesifik yang menyertakan pewarnaan.
Mereka juga mengatakan bahwa Adidas telah memberikan bukti terkait dengan penggunaan logo tiga garis di lima negara EU namun tidak di seluruh blok.
Walaupun demikian, Adidas masih bisa mengajukan banding di Mahkamah Eropa.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Muhadjir tegaskan tugas dan fungsi Kemenko PMK tak terkait pemilu
Jumat, 5 April 2024 9:52 Wib
Hakim pertimbangkan pengabdian Hasbi Hasan di MA pada putusan pidana
Rabu, 3 April 2024 15:30 Wib
Presiden sebut menteri akan hadir jika diundang MK
Rabu, 3 April 2024 9:08 Wib
Yusril klarifikasi soal pernyataan dirinya terkait pencalonan Gibran
Selasa, 2 April 2024 16:03 Wib
Dini: Menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 11:13 Wib
MK hitung selisih suara bukan penyaluran bansos
Minggu, 31 Maret 2024 19:23 Wib
Otto Hasibuan sebut gugatan PHPU Pilpres 2024 cacat formil
Selasa, 26 Maret 2024 11:40 Wib
KPK panggil dua hakim agung dan panitera Mahkamah Agung terkait pencucian uang Gazalba Saleh
Senin, 25 Maret 2024 15:34 Wib