Akademisi: Masyarakat lokasi rawan kebakaran hutan perlu diberdayakan

id lahan karhutla,kebakaran hutan dan lahan,pemberdayaan masyarakat, akademisi,pemadaman kebakaran hutan,hutan,karhutla

Akademisi: Masyarakat lokasi rawan kebakaran hutan perlu diberdayakan

Dokumen - Helikopter MI-8MTV-1 milik BNPB melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan dari udara (water boombing) di Desa Sungai Rambutan, Indralaya Utara, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis (14/9). . (ANTARA Sumsel/Nova Wahyudi/17)

Palembang (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr M Umar Harun mengatakan, masyarakat yang berada di lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) perlu diberdayakan dalam pemanfaatan lahan tersebut.

Lahan tersebut dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian seperti bidang pertanian, perkebunan dan perikanan, ujar dia saat berbicara dalam pembekalan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Rabu.

Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang peternakan, perikanan disamping dari berkebun dan bertani.

Hal ini karena apabila masyarakat masih banyak membuka usaha dengan cara membakar maka itu akan berdampak kabut asap.

Selain itu pemerintah juga menyiagakan berbagai pos komando pengawasan di titik api tertentu, memberikan pengarahan terkait metode penanaman sawit kepada para petani menjelang musim tanam.

Lebih lanjut, dia mengatakan selain itu juga mengikutsertakan Kementerian Pertanian dalam membuka lahan terutama perkebunan.

Baca juga: Sumsel butuh dana Rp92 miliar untuk restorasi gambut

Yang jelas, kegiatan pertanian dapat terganggu karena pembakaran hutan yang terjadi. Karena asap yang diakibatkan pembakaran hutan menghalangi masyarakat untuk bekerja di sawah mereka.

Selain itu tanaman padi pun akan layu karena tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kerugiannya adalah kekurangan bahan pangan.

Sementara itu Narasumber dari Kementerian Perekonomian Prabianto Mukti Wibowo mengatakan,pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat dilaksanakan dengan metode claster.

Semua instansi terkait harus melaksanakan rencana aksi 2019, dengan mengaktifkan koordinasi, peningkatan deteksi dini, patroli lapangan, penegakan hukum dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu mendorong gubernur dan bupati yang daerahnya rawan kebakaran hutan dan lahan agar segera menetapkan status siaga lebih dini, dengan status siaga tersebut, instansi terkait di pusat dapat menyiapkan bantuan dukungan.

Sebagaimana instansi terkait di bidang pencegahan kebakaran hutan dan lahan Sumatera Selatan mendapat pembekalan dari BNPB Pusat yang dilaksanakan selama dua hari di Palembang.

Kegiatan tersebut diikuti personel dari pejabat Pemda Provinsi dan Kabupaten serta Kota, BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, pejabat TNI tingkat Kodam, Korem dan Kodim di wilayah Sumsel, pejabat Polri jajaran Polda, unsur Akademi, Tokoh Masyarakat, LSM, dan kalangan Pengusaha serta unsur Media.

Baca juga: Sumsel terus antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan
Baca juga: Sumsel tambah petugas awasi hutan rawan kebakaran
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar