Jakarta (ANTARA) - Pengaduan tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilaporkan ke Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakkan Hukum Pembayaran THR Kementerian Ketenagakerjaan, tahun ini, mengalami penurunan.
Siaran pers Kemnaker, Selasa, menyebutkan Pos Komando (Posko) Pelayanan Konsultasi dan Penegakkan Hukum Pembayaran THR Kementerian Ketenagakerjaan menerima sebanyak 251 pengaduan.
Jumlah pengaduan pembayaran THR Idul Fitri tahun 2019 tersebut turun 21 persen dibandingkan tahun 2018 yang tercatat ada 318 pengaduan. Sedangkan pada 2017 tercatat ada 412 pengaduan.
Dari 251 pengaduan THR, sebanyak 142 perusahaan diantaranya telah diperiksa dan pembayaran THR telah dilakukan. Sedangkan 109 perusahaan lainnya sedang dalam proses pemeriksaan serta pemanggilan dinas karena beberapa perusahaan baru beroperasi setelah Lebaran.
Sejumlah pengaduan THR itu berasal dari sembilan provinsi di Indonesia yakni DKI Jakarta 109 perusahaan, Jawa Barat ada 67 perusahaan, Banten 26 perusahaan, DI Yogyakarta ada 15 perusahaan, Jawa Tengah ada delapan perusahaan, Jawa Timur ada 21 perusahaan, Sumatera Barat satu perusahaan, Kalimantan Timur dua perusahaan dan Jambi dua perusahaan.
"Berdasarkan laporan Posko Pengaduan THR Kemnaker, terjadi tren penurunan jumlah pengaduan yang masuk dari tahun ke tahun. Kami terus pantau proses penyelesaian kasus THR sampai tuntas," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.
Hanif mengatakan penurunan pengaduan permasalahan pembayaran THR merupakan hasil dari upaya Kemnaker untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.
"Kesadaran para pengusaha untuk membayar THR bagi pekerja terus meningkat. Apalagi pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016," kata Hanif.
Untuk memastikan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menaker Hanif juga memperketat pengawasan dengan mengerahkan pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun daerah.
Hanif berharap ke depan jumlah pengaduan permasalahan THR terus menurun. Pemerintah pun terus berupaya memperbaiki iklim ketenagakerjaan melalui regulasi yang berpihak ke semua pihak terkait.
Selain menerima pengaduan pembayaran THR, Kemnaker juga menerima konsultasi terkait pembayaran THR pada 2019. Tercatat ada 525 konsultasi yang terdiri dari 486 terkait konsultasi THR dan 39 konsultasi non-THR.
Kementerian Ketenagakerjaan membuka layanan Posko THR 2019 mulai 20 Mei hingga 10 Juni 2019. Laporan pengaduan dan konsultasi THR diterima lewat laporan langsung ke Posko THR atau via telepon, surat elektronik maupun pesan WhatsApp/SMS.*
Berita Terkait
Hanif Dhakiri inventarisir agenda strategis Kemenpora
Selasa, 24 September 2019 15:22 Wib
Menaker ajak praktisi dukung program pembangunan SDM
Minggu, 7 Juli 2019 8:23 Wib
Menaker: ASN semangat layani masyarakat usai Lebaran
Senin, 10 Juni 2019 20:05 Wib
Menaker terbitkan surat edaran ketentuan pembayaran THR
Sabtu, 18 Mei 2019 7:20 Wib
M. Hanif ingatkan siswa SMK untuk perkuat kompetensi
Kamis, 24 Januari 2019 13:10 Wib
Menaker: Sepanjang 2018 terjadi 157.313 kecelakaan kerja
Selasa, 15 Januari 2019 13:35 Wib
Menaker perkirakaan kecelakaan kerja menurun pada Industri 4.0
Selasa, 15 Januari 2019 11:56 Wib
Menaker: Pembangunan SDM kunci menghadapi era digitalisasi
Kamis, 10 Januari 2019 10:07 Wib