Menteri Kelautan perlu pembenahan mendasar sumber daya ikan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Sosok yang akan terpilih sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2024 perlu untuk melakukan pembenahan mendasar terhadap sumber daya ikan di kawasan perairan nasional, kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim.

"Problem utama (di sektor kelautan) yang kita hadapi adalah melakukan pembenahan secara mendasar agar cita-cita pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab bisa terwujud," kata Abdul Halim ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan agar tetap bisa dinikmati baik oleh seluruh pelaku usaha perikanan maupun generasi mendatang layak menjadi prioritas utama pemerintahan ke depan.

Untuk itu, ia menginginkan adanya evaluasi terbuka perihal pengelolaan sumber daya ikan selama lima tahun terakhir dalam rangka melihat bagian-bagian mana saja yang perlu diperkuat atau bahkan belum diintervensi.

"Lebih dari itu adalah bagaimana memperkuat kemandirian usaha perikanan nasional, mulai dari skala kecil, menengah dan besar," ucapnya.

Ketika ditanyakan mengenai apakah Susi Pudjiastuti layak untuk memimpin kembali Kementerian Kelautan dan Perikanan, Abdul Halim menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada presiden karena pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Kepala Negara.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan siap bila diberikan amanah kembali untuk memegang jabatan sebagai menteri oleh presiden selanjutnya yang akan memimpin pada periode 2019-2024.

"Insya Allah (siap) kalau badan masih sehat," kata Susi Pudjiastuti kepada wartawan saat Open House di kediaman rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan yang terletak di Kompleks Menteri Widya Chandra, Jakarta, Kamis (6/6).

Ditanyakan mengenai Presiden Joko Widodo yang berdasarkan hasil perhitungan resmi KPU unggul dalam Pilpres 2019, Menteri Susi menyatakan bila Jokowi selaku Kepala Negara memberikan kepercayaan penuh, dirinya siap untuk kembali menjadi menteri.

Namun, ujar dia, bila tidak terpilih menjadi menteri maka dirinya juga siap kembali mencari pekerjaan lainnya di luar pemerintahan.

Meski telah mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di tingkat mancanegara, Menteri Susi mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang belum selesai untuk membenahi sektor perikanan.

Menurut Susi, salah satu yang belum selesai adalah terkait dengan permasalahan illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal. Selain itu, hal lainnya adalah masih banyak kegiatan aktivitas perekonomian domestik yang dilaporkan sebagaimana mestinya.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengemukakan, masih ada puluhan kapal ilegal yang putusannya sudah inkracht oleh pengadilan dan rencananya juga akan ditenggelamkan pada tahun ini. "PR-PR (pekerjaan rumah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan) masih banyak," ucapnya.