Jack Ma gabung Sekjen PBB bahas kerja sama global

Markas PBB, New York (ANTARA) - Jack Ma dari Alibaba Group China bergabung dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Melinda Gates dari the Gates Foundation dalam percakapan langsung di New York pada Senin (10/6/2019) yang membahas kerja sama digital global untuk masa depan industri digital yang lebih aman dan lebih berkelanjutan.

Acara daring (online) global dipandang sebagai kesempatan untuk membahas bagaimana sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk merealisasikan potensi teknologi digital guna memajukan kesejahteraan manusia, sembari memitigasi risiko-risikonya.

Ma yang merupakan ketua eksekutif kelompok Alibaba dan ketua bersama Panel Tingkat Tinggi PBB untuk Kerja Sama Digital, mengatakan bahwa di era digital, semakin besar Anda, semakin besar tanggung jawab yang seharusnya Anda miliki.

Ma menyebut pekerjaannya adalah chief education officer karena ia telah terlibat dalam mendidik pelanggan dan pejabat pemerintah, serta berusaha meyakinkan mereka untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi.

"Jika Anda tidak memperhatikan privasi, jika Anda tidak memperhatikan keamanan data, jika Anda tidak memperhatikan hak asasi manusia, jika Anda tidak memperhatikan kepentingan masyarakat, Anda mungkin menghilang dengan sangat cepat," ujar Jack Ma.

Saat ini ponsel jauh lebih kuat daripada komputer pribadi mana pun dua puluh tahun yang lalu, katanya. Jack Ma menambahkan bahwa jika pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil bekerja sama, mereka dapat membuat kebijakan yang cerdas.

Sementara itu Guterres mencatat pentingnya pendekatan yang berpusat pada rakyat.  Ia mengatakan hal itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab sosial.

Sekjen PBB itu mengatakan bahwa "Saya optimis tentang kemungkinan multilateralisme inklusif ini dan potensi dialog serta kerja sama antara berbagai aktor kunci." Ia berpikir kondisi sedang diciptakan untuk regulasi cerdas yang efektif dengan kerja sama semua orang untuk menghindari risiko yang benar-benar ada.

Pada saat sekitar setengah populasi dunia masih tidak memiliki akses ke internet, panel menyerukan upaya untuk memastikan setiap orang dewasa memiliki akses yang terjangkau ke jaringan digital, serta layanan keuangan dan kesehatan yang didukung secara digital pada tahun 2030.

Perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan harus didukung, kata panel tersebut, dengan kebijakan khusus yang diadopsi untuk memastikan "penyertaan digital" penuh mereka, sementara cara-cara yang diakui secara internasional untuk mengukur inklusivitas harus ditetapkan.

Komunitas, organisasi dan individu yang bekerja pada isu-isu mulai dari inklusi digital, hak digital hingga keamanan, pemerintah juga bergabung dengan percakapan daring selama siaran web di Markas Besar PBB.