Kementerian PUPR fokus bangun infrastruktur untuk lesatkan daya saing Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akan terus fokus membangun infrastruktur untuk melesatkan daya saing Indonesia menyusul kenaikan peringkat yang dikeluarkan sejumlah lembaga internasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers di Jakarta, Senin, mengatakan
berdasarkan peringkat IMD World Competitivenesss Center, daya saing Indonesia melesat 11 peringkat tahun ini menjadi 32 dari sebelumnya peringkat 43 pada 2018.

Dalam periode 2015-2019, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

"Selesainya sejumlah proyek infrastruktur telah dirasakan dampaknya, salah satunya turut berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia," katanya.

Empat indikator besar yang diukur dalam IMD World Competitiveness Center adalah kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

Kenaikan peringkat daya saing Indonesia menjadi yang terbesar di regional Asia Pasifik, yang disebutkan antara lain karena efisiensi di sektor pemerintahan, demikian halnya kemajuan dalam ketersediaan infrastruktur dan iklim bisnis.

"Meskipun demikian, (peringkat Indonesia) masih di bawah Malaysia (peringkat 22) dan Thailand (peringkat 25). Apabila stok infrastruktur kita stagnan maka daya tarik investasi kita akan kalah dibandingkan negara tetangga," ucapnya.

Menteri Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi pilihan logis dan strategis semata-mata untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan.

Terlebih, lanjutnya, Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada penundaan dan penghentian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Oleh karenanya sejak 2015 pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Namun demikian, dampak kebijakan pembangunan infrastruktur tidak serta merta dapat dirasakan dalam jangka pendek.

"Untuk itu, kita banyak membangun infrastruktur di Papua, Papua Barat, NTT dan kawasan perbatasan," ujarnya.