Gubernur: Predikat WTP bukan berarti tanpa korupsi

Muratara, Sumsel (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan bukan berarti bebas dari tindakan korupsi.

"Harus diingat, tidak serta merta bahwa WTP itu bebas dari kecurangan dan korupsi," kata Herman Deru kepada wartawan di sela-sela safari Ramadhan di Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sabtu (25/5).

Menurut dia, predikat WTP itu untuk pembuktian terhadap lembaga satuan pemerintahan bahwa pembukuan administrasi keuangannya dinyatakan akuntabel oleh lembaga yang berwenang yakni BPK, bukan predikat untuk personal yang mengelola keuangan.

"Memang patut disyukuri, tapi predikat itu tidak menjamin bahwa pengelolaan keuangan di satuan pemerintahan terbebas dari kecurangan dan tindakan korupsi, itu kembali ke personal masing-masing pengelola," ujarnya.

Ia menambahkan capaian predikat WTP harus dimaknai selain soal pembukuan yang baik dan akuntabel, juga pelaksanaan dan penjabaran laporan keuangan, serta personal pejabat pengelolanya pun harus bersih dari tindakan korupsi.

"Paling baik itu pembukuan yang baik ditunjang dengan personal pengelolanya yang tidak curang, tidak curang itu tidak korupsi," katanya.

Dalam kesempatan kunjungan kerjanya di Kabupaten Musi Rawas Utara, Herman Deru juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Musi Rawas Utara karena kembali meraih predikat WTP yang kedua kalinya.

"Selamat kepada pak Bupati dan jajarannya yang telah berhasil mempertahankan opini WTP, semoga capaian dan prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Musi Rawas Utara Syarif Hidayat mengatakan capaian predikat WTP yang kedua kalinya tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK Perwakilan Sumsel di kabupaten itu tahun anggaran 2018.

"Kami bersyukur kembali meraih WTP, jadi ini yang kedua kalinya, tahun 2017 dan 2018," kata Syarif Hidayat seusai pulang dari menerima pernyataan opini WTP dari Kepala BPK Perwakilan Sumsel Teguh Prasetyo di Palembang, Jumat (24/5) lalu.

Syarif berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga bisa mempertahankan predikat WTP di tahun-tahun berikutnya.