Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah pusat dinilai tidak tegas dalam menetapkan pimpinan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP FTZ) yang saat ini masih terkatung-katung, sehingga menimbulkan spekulasi di kalangan pelaku bisnis maupun politisi.
"Hingga kini BP FTZ Batam belum memiliki pimpinan yang definitif. Tarik-menarik kebijakan itu justru memperkuat dugaan sarat kepentingan politik dan kepentingan bisnis," kata Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Ing Iskandarsyah, di Tanjungpinang, Minggu.
Menurut Iskandarsyah, dua opsi yang sebenarnya sudah mulai mengerucut dalam menetapkan pimpinan BP FTZ Batam yakni Wali Kota Batam ex officio pimpinan BP FTZ Batam. Kemudian opsi kedua menguat lagi yakni pemerintah pusat yang memilih dan menetapkan pejabat pusat untuk memimpin BP FTZ Batam.
Ia pun menduga ada pihak-pihak menggunakan kekuatan politik untuk mencegah Wali Kota Batam Muhammad Rudi menjabat sebagai pimpinan BP FTZ Batam. Kelompok ini menginginkan pusat yang menetapkan pimpinan BP FTZ Batam.
"Kami menganalisis ini sebagai perebutan lahan bisnis ke depan. Ada target yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak di kawasan yang sama," ucapnya.
Iskandarsyah mengemukakan FTZ Batam seharusnya menjadi mesin untuk memperkuat perekonomian di Batam, bukan malah menjadi lahan bisnis bagi kelompok tertentu yang diduga dekat dengan penguasa.
Kondisi hari ini, menurut dia polemik di FTZ Batam justru tidak terselesaikan sehingga lembaga itu belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Artinya, intervensi pemerintah pusat terhadap FTZ di Batam tidak memperbaiki perekonomian di kota yang merupakan barometer pertumbuhan perekonomian Kepri tersebut.
"Malah sebaliknya memperkeruh kondisi perekonomian, terutama terhadap karut-marut kebijakan FTZ," katanya.
Dari berbagai permasalahan tersebut, Iskandarsyah mendorong pemerintah pusat untuk menyerahkan sepenuhnya urusan perekonomian itu kepada pemda. Sinergi antara mesin ekonomi dengan kebijakan perekonomian dibutuhkan agar mampu membangun perekonomian di Batam secara cepat dan tepat.
"Harus lepaskan kepentingan politik dan bisnis jika ingin membangun Batam. Kami berharap FTZ itu lembaga yang dikelola pemerintah daerah," tegasnya.
Legislator nilai pemerintah pusat tidak tegas tetapkan pimpinan FTZ Batam
Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution (kiri) dan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun usai menggelar rapat koordinasi terkait pelabuhan Batam di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Selasa (2/4/2019). (ANTARA/Fransiska Ninditya)
