Jakarta (ANTARA) - Lalu lintas di Jalan Thamrin, Jakarta, baik dari arah Jalan Sudirman menuju Monas, mau pun sebaliknya masih akan ditutup pada Rabu (22/5) karena massa di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diperkirakan meningkat.
"Ada kemungkinan karena besok diprediksi akan terjadi penumpukan massa. Oleh karenanya persiapan untuk rekayasa arus lalin tetap dipersiapkan untuk besok," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Dedi Prasetyo usai buka bersama di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Polda Metro Jaya disebutnya sudah mempersiapkan rekayasa untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan massa yang lebih besar dibanding hari ini.
Untuk hari ini, akibat lalu lintas di Jalan Thamrin ditutup, lalu lintas di jalan-jalan sekitar kawasan tersebut juga menjadi macet.
Sejumlah koridor bus TransJakarta pun dialihkan untuk menghindari jalan yang ditutup tersebut.
Selain rekayasa jalan di sekitar Gedung Bawaslu dan KPU RI, sekitar 40.000 pasukan TNI-Polri mengamankan objek vital di DKI Jakarta lain, seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR, sentra-sentra perekonomian serta kantor-kantor kedutaan negara asing.
Polisi memberlakukan siaga satu mulai 21 hingga 25 Mei 2019 untuk pengamanan usai penyampaian hasil final rekapitulasi nasional Pemilu 2019.
Polri mencatat lebih dari 1.300 orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu RI Selasa.
Massa yang datang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Jember, Kalimantan, Sumatera hingga Papua.
Berita Terkait
KPU tetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon terpilih pada Rabu
Senin, 22 April 2024 17:05 Wib
Bawaslu RI: Penyelenggara pemilu wajib ikuti putusan MK
Minggu, 21 April 2024 11:33 Wib
Analis: Konflik Iran-Israel berpotensi ganggu pertumbuhan ekonomi RI
Kamis, 18 April 2024 13:10 Wib
KPU sebut penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah sesuai undang-undang
Senin, 15 April 2024 19:45 Wib
RI resmi beli dua unit kapal selam Prancis, produksinya di PT PAL
Jumat, 5 April 2024 2:05 Wib
Dini: Menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 11:13 Wib
Wacana ibu kota legislatif, pakar sebut lebih baik fokus pindah IKN
Senin, 1 April 2024 9:35 Wib
KPU resmi luncurkan tahapan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan
Senin, 1 April 2024 0:12 Wib