Banda Aceh masuk program Kota Pintar di Indonesia

id Aceh,Banda Aceh,Pemerintah Aceh,Provinsi Aceh,kota pintas,smart city

Banda Aceh masuk program Kota Pintar di Indonesia

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. (ANTARA/M Haris SA)

Banda Aceh (ANTARA) - Kota Banda Aceh masuk program Kota Pintar di Indonesia setelah pemerintah setempat menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City.

"Program smart city akan semakin menciptakan efisiensi bagi pemerintah dan juga masyarakat. Dan yang terpenting masyarakat bisa mendapatkan pelayanan mudah dan cepat karena semuanya berbasis teknologi informasi," kata Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman di Banda Aceh, Rabu.

Wali Kota menyebutkan, Gerakan Menuju 100 Smart City merupakan sebuah inisiatif membimbing kota/kabupaten di Indonesia dalam menyusun rencana induk (masterplan) Kota Pintar.

"Banda Aceh menjadi kota pertama di Provinsi Aceh yang terpilih untuk pengembangan Kota Pintar. Ini kesempatan mewujudkan Banda Aceh sebagai smart city," ungkap Wali Kota.

Menurut Amirullah, ada tiga poin utama membuat Banda Aceh terpilih, yakni infrastruktur, sumber daya manusia, dan perangkat hukum menyangkut dengan teknologi informasi.

Apalagi sekarang ini, semua kalangan telah memanfaatkan telepon pintar dan jaringan internet dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini harus dimanfaatkan membangun aplikasi yang dimiliki Pemko Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Pintar.

"Kami segara menyusun dan membentuk tim menyiapkan segala elemen kerja untuk implementasi smart city termasuk pembentukan Dewan Smart City beranggotakan semua organisasi perangkat daerah dan pakar smart city dari kalangan akademisi," ungkap Aminullah Usman.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Bustami mengatakan, pihaknya akan menjalin koordinasi dan pertemuan berkala mendiskusikan berbagai hal terkait implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City.

"Gerakan Menuju 100 Smart City sudah dilaksanakan sejak 2017. Ketika itu, 25 kabupaten/kota telah menandatangani nota kesepahaman. Pada 2018 sebanyak 50 kabupaten/kota, dan tahun ini 25 kabupaten/kota termasuk di Kota Banda Aceh," sebut Bustami.