Palembang (ANTARA) - Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi untuk Indonesia Cerdas melakukan aksi unjuk rasa meminta Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menertibkan pungutan liar di sekolah karena bertentangan dengan kebijakan sekolah gratis di provinsi setempat.
Koordinator Aksi, Ade Indra Chaniago ketika menyampaikan orasinya di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Senin mengatakan sekolah tempat belajar bukan tempat mencari untung.
"Kami menolak segala bentuk pungutan di sekolah bertopeng komite dengan alasan apapun karena memberatkan orang tua siswa," ujarnya.
Menurut dia, kebijakan sekolah gratis yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumsel sekarang ini sudah menyimpang dari konsep awal, karena faktanya siswa harus membayar berbagai bentuk pungutan yang ditetapkan pihak sekolah dan komite.
Gubernur Herman Deru juga diminta untuk membentuk tim melakukan penertiban segala bentuk pungutan di sekolah-sekolah negeri.
Selain itu meningkatkan anggaran pendidikan minimal 20 persen sesuai dengan amanat Undang Undang, kata Ade.
Sementara Gubernur Sumsel, Herman Deru ketika menjumpai massa yang menggelar aksi damai itu mengatakan, dirinya berterima kasih telah diingatkan soal janji politik sekolah gratis.
Untuk mewujudkan janji politik tersebut pihaknya berupaya melakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dengan aturan.
"Sekolah tentunya kalau gratis ya gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun, jika di lapangan ada pungutan perlu ditertibkan dan dibahas secara tuntas permasalahan itu secara bersama-sama," ujar gubernur.
Puluhan warga demo Gubernur Sumsel terkait sekolah gratis
Gubernur Sumsel Herman Deru. (Humas Pemprov Sumsel)
....Kami menolak segala bentuk pungutan di sekolah bertopeng komite dengan alasan apapun karena memberatkan orang tua siswa....
