Pemerintahan Jokowi tidak diktator

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyebutkan tim asistensi hukum Kemenko Polhukam yang terdiri para pakar hukum, kepolisian dan kementeriannya menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo tidak diktator.

Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, menyebutkan, keberadaan Tim Asistensi Hukum Polhukam ini justru menunjukkan bahwa polisi tak berbuat semena-mena.

"Jadi jangan ada tuduhan Wiranto kembali ke Orba, Pak Jokowi diktator, enggak ada. Justru kehadiran ahli hukum ini membantu kami menjamin kami, bahwa kami bukan diktator. Kami hanya menegakkan hukum yang sudah kita sepakati bersama," katanya.

Wiranto mengaku dengan meminta pendapat dari para ahli merupakan bentuk pemerintah mendengarkan masukan masyarakat, sehingga pembentukan tim pemantau ini dipastikan untuk menjamin dan melindungi hak rakyat.

"Bukan Pak Jokowi sewenang-wenang. Kalau kita enggak melaksanakan itu berarti enggak melindungi masyarakat, berarti kita yang melanggar hukum karena sudah ada kewenangan, ada tugas untuk mengayomi melindungi masyarakat," paparnya.

Tim asistensi hukum yang mulai bekerja pada Kamis ini akan membedah setiap aktivitas dan aksi yang dianggap mempengaruhi situasi ketertiban umum.

"Mereka akan membantu untuk melakukan evaluasi apakah aksi yang sekarang sudah meresahkan masyarakat, itu sudah termasuk kategori yang bagaimana, pasalnya pasal berapa, mau diapakan," tutur Wiranto.

Wiranto juga membantah bahwa pembentukan tim itu bernuansa politis pasca-pemilu 2019.

"Ini bukan nuansa politik, ini nuansa hukum," ucapnya.