Kenaikan tarif cukai makin memperburuk industri tembakau

id industri hasil tembakau,cukai,cukai tembakau,rokok ilegal,Sri Mulyani,Menteri Keuangan

Sejumlah pekerja rokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tengah mengerjakan pembuatan rokok. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Jakarta (ANTARA) - Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak menaikkan tarif cukai pada pertengahan 2019 ini dinilai layak diapresiasi, karena kenaikan tarif cukai akan membuat industri hasil tembakau (IHT) terpuruk.

Anggota Dewan Penasihat Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Andriono Bing Pratikno, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu mengatakan, keputusan Menteri Keuangan itu sudah tepat, sebab pemerintah pada Oktober 2018 menetapkan untuk tidak menaikkan tarif cukai pada 2019.

“Kalau pada tengah tahun ini naik, ini berarti tidak konsisten. Tapi, kalau keputusannya cukai tidak dinaikkan, itu sudah tepat,” ujarnya.

Wacana kenaikan tarif cukai pada pertengahan tahun 2019, sejak April kembali mengemuka. Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu pertama, dampak dari banyaknya kegiatan penertiban rokok ilegal. Kedua, kontribusi terhadap total penerimaan cukai.

Namun, wacana tersebut langsung diklarifikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menyebutkan bahwa untuk cukai masih tetap dengan keputusan yang ada saat ini.

Andriono mendukung kebijakan tersebut, dengan menilai bahwa saat ini tidak alasan yang kuat untuk menaikkan tarif cukai. Selain bakal menekan IHT, naiknya tarif justru semakin mendorong peredaran rokok ilegal.

"Ini efeknya ke daya beli masyarakat, konsumen akan cenderung beli rokok ilegal karena rokok legal mahal. Ini akan jadi pesaing rokok golongan II dan pabrikan kecil yang dirugikan,” tegasnya.

Pada kuartal pertama 2019, penerimaan cukai rokok mengalami lonjakan sebesar Rp21,35 triliun atau tumbuh 165 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.

Menurut Andriono, kenaikan ini tidak terlepas dari pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan pemerintah, sejalan dengan target pemerintah menekan peredaran rokok ilegal turun menjadi 3 persen.

Sementara itu, anggota Komisi Keuangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan industri hasil tembakau harus diberi ruang agar bisa bertahan dari tren yang sedang menurun.

"Keputusan tidak menaikkan cukai cukup bijaksana. Industri jangan malah ditenggelamkan oleh regulasi dan kebijakan yang memberatkan," ujar Hendrawan.
 
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar