BPBD Sumsel aktifkan 756 posko kebakaran hutan dan lahan

Palembang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan mengaktifkan kembali 756 posko kebakaran hutan dan lahan yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan pada tahun lalu.

"Menghadapi musim kemarau 2019 ini ratusan posko kebakaran hutan dan lahan diaktifkan kembali karena dinilai cukup efektif mencegah dan mengatasi kebakaran hutan/lahan pada kemarau tahun lalu," kata Kepala BPBD Sumatera Selatan, Iriansyah di Palembang, Jumat.

Posko yang tersebar di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel itu didukung personel gabungan dari BPBD, TNI/Polri, instansi pemerintah dan swasta.

Posko tersebut yakni masing-masing satu posko bersama provinsi, posko Korem, posko Polda, posko Lanud, 18 posko lapangan bersama.

Sembilan posko di kabupaten/daerah rawan kebakaran hutan dan lahan seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Muaraenim, Pali, Musirawas, Musirawas Utara, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Kemudian 167 posko lapangan dari perusahaan perkebunan, 185 posko lapangan dari perusahaan HTI, 50 posko Manggala Agni, 65 posko KTPA Dinas Perkebunan, 120 posko MPA Perusahaan HTI, dan 135 posko KTPA perusahaan perkebunan.

Dia menjelaslkan, untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan bencana kabut asap, pihak telah melakukan melakukan pemantauan di sejumlah daerah rawan kebakaran sejak Maret 2019.

Pemantauan kawasan hutan dan lahan pada sejumlah daerah yang tergolong rawan terbakar pada setiap musim kemarau dilakukan dengan melakukan kegiatan patroli melalui udara dan darat.

Untuk melakukan patroli melalui udara, pihaknya didukung Satgas Pangkalan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang Palembang sedangkan patroli darat pihaknya dibantu personel TNI-AD, Polri, kelompok masyarakat peduli api serta Manggala Agni.

Kebakaran hutan dan lahan perkebunan/pertanian perlu dilakukan pencegahan sehingga masalah kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan berbagai aktivitas masyarakat dapat dihindari.

Selain melakukan berbagai tindakan pencegahan itu, pihaknya juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota ini agar tidak membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar.

"Masyarakat diingatkan untuk mematuhi imbauan itu karena jika ketahuan petugas yang melakukan pengawasan di lapangan akan diamankan dan diproses secara hukum dengan sanksi yang cukup berat berupa kurungan penjara dan denda," ujarnya.