Asita lihat dulu dampak tiket pesawat di luar Jawa saat lebaran

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) akan melihat terlebih dahulu seberapa besar dampak tingginya harga tiket pesawat terhadap destinasi wisata luar Jawa selama libur Lebaran tahun ini.

"Kalau saat libur Lebaran pastinya untuk wilayah Pulau Jawa sudah dalam kondisi aman. Namun kami akan melihat teman-teman yang di Bali dan Lombok. Kami akan melihat (dampak tiket pesawat) terhadap destinasi di sana. Bisa saja wisatawan menahan untuk tidak pergi ke sana," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP ASITA Titus Indrajaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan pada Desember 2018 yang merupakan musim puncak liburan saja sepi untuk destinasi-destinasi di luar Jawa, karena wisatawan domestik cenderung memilih untuk berlibur ke luar negeri.

"Beda selisih harga tiket Rp500.000 sampai dengan Rp1 juta, wisatawan memilih ke luar negeri. Nah ini yang dikhawatirkan sebetulnya," ujar Titus.

Menurut dia, mahalnya tiket pesawat tidak begitu berpengaruh bagi pariwisata di Pulau Jawa karena banyaknya moda transportasi yang tersedia saat ini. Harga tiket tersebut justru bisa sangat memengaruhi kondisi pariwisata di luar Jawa.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan tingginya harga tiket pesawat menyebabkan penurunan okupansi rata-rata hotel secara nasional sekitar 20-40 persen selama periode Januari-April 2019.

Dia menjelaskan bahwa biasanya secara tahunan (year on year atau yoy) penurunan okupansi rata-rata hotel pada Januari tidak sebanyak itu. Pada saat low season pihaknya mencatat penurunan okupansi hanya sekitar 10 persen.

Harga tiket pesawat tidak kunjung turun seperti yang diharapkan, meski Menko Maritim Luhut Panjaitan telah memberikan ultimatum ke maskapai untuk menurunkan harga.

Kementerian Perhubungan akan terus mengamati harga tiket pesawat menjelang Lebaran 2019. Apabila penurunan tarif tiket penerbangan tidak dilakukan, Kemenhub berancang-ancang menyiapkan aturan baru.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa maskapai terutama BUMN, sudah sepakat, tetapi masih belum jelas pelaksanaannya. Menhub menegaskan jika dalam waktu dua pekan tetap tidak ada kejelasan subprice yang ditawarkan, pemerintah yang akan menetapkan keharusan subprice.