INDEF: menteri wanita kabinet baru harus punya kriteria pemimpin

Jakarta (ANTARA) - Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai sosok-sosok menteri wanita dalam kabinet pemerintahan yang akan terpilih harus memiliki kriteria pemimpin yakni kejujuran, integritas dan kapabilitas.

"Tentu ini bukan hanya dominasi perempuan, baik laki-laki maupun wanita sama. Semua orang yang terjun ke sektor publik, yang pertama adalah harus amanah, jujur dan dapat dipercaya," ujar Enny saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.

Ia juga menambahkan bahwa selain amanah dan jujur, sosok wanita yang akan masuk kabinet pemerintahan juga harus memiliki kapabilitas, integritas serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini.

"Artinya seseorang yang mengabdikan kepada kepentingan publik itu sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga sudah tidak ada lagi kepentingan pribadi, golongan, atau kepentingan-kepentingan lainnya tapi yang ada hanyalah kepentingan seluruh masyarakat," katanya.

Peneliti senior itu menjelaskan bahwa siapapun kalau sudah mengemban amanah publik, maka orientasi dirinya sudah harus diberikan dan diabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Enny juga menilai dalam urusan yang menyangkut kepentingan rakyat, konsep kesetaraan yang terlihat dalam jumlah keterwakilan wanita dalam kabinet tidak bisa dipaksakan, jika sosok wanita yang akan menjadi menteri tidak memiliki kriteria jujur dan kapabel.

"Apa yang diciptakan oleh Kartini tidak selalu dipandang bahwa semua itu harus sama. Kesetaraan itu tidak harus sama, misalkan kalau laki-laki jadi menteri maka wanita juga harus menjadi menteri, dan jumlahnya harus diatur sedemikian rupa.Tentu tidak," tuturnya.

Menurut peneliti INDEF tersebut, dalam memilih pemimpin itu tidak mesti mengikuti merujuk pada kesetaraan, walaupun terdapat syarat harus ada keterwakilan wanita , tapi hal ini tidak bisa dipaksakan. Dengan demikian kalau wanita itu tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin maka jangan dipaksakan untuk dipilih.

"Ketika memilih menteri, misalnya, tidak bisa hanya karena adanya syarat belum ada keterwakilan wanita dalam kabinet maka dipilihlah wanita yang tidak memiliki kriteria pemimpin sebagai menteri, tentu hal ini keliru dan tidak boleh seperti itu. Jadi tetap harus memenuhi kriteria sebagai pemimpin atau menteri. Kalau menyerahkan suatu urusan publik kepada orang yang bukan ahlinya maka urusan itu tidak akan selesai," ujarnya.