Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pemerintah akan membagi tambahan 10.000 kuota haji Indonesia secara proporsional untuk seluruh provinsi yang ada dengan prioritas untuk para lansia dan para pendampingnya serta jamaah lain.
Lukman Hakim Saifuddin berjanji akan berusaha maksimal merealisasikan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala sesuatunya untuk mengeksekusi tambahan 10.000 kuota jamaah haji Indonesia, yang telah diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia mulai musim haji tahun 2019 ini.
“Pada dasarnya, kami di Kementerian Agama akan berusaha merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala sesuatunya untuk tambahan 10.000 kuota jamaah haji kita,” kata Lukman Hakim seperti disampaikan di laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis.
Konsekuensinya, lanjut Menag, perlu adanya tambahan anggaran karena adanya penambahan jumlah jamaah haji, tentunya juga membutuhkan penambahan petugas karena adanya penambahan jamaah, kloternya akan bertambah, petugas petugas kloter pun juga bertambah.
“Jadi, ini yang nanti sebagian akan didapatkan dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), sebagian juga dari efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, dan terakhir tentu dari APBN khususnya untuk membiayai petugas-petugas tambahan,” kata Menag.
Namun, Menag Lukman Hakim Saifuddin belum bisa memastikan berapa tambahan anggaran yang diperlukan, karena masih akan dirapatkan dengan mitra kerjanya di Komisi VIII DPR RI pada Selasa depan.
"Kita belum bisa menyebutkan angka pastinya karena kita masih terus menghitung secara persis, dan tentu saya menghormati DPR dalam hal ini Komisi VIII. Sebelum saya sampaikan kepada mereka tentu belum saatnya untuk disampaikan kepada publik,” kata Menag.
Presiden Joko Widodo pada Kamis ini memimpin rapat kabinet terbatas (ratas) membahas tindak lanjut hasil kunjungan kerjanya ke Arab Saudi beberapa waktu.
Selain membahas tambahan 10.000 kuota haji Indonesia mulai tahun 2019 ini, ratas juga membahas keinginan peningkatan investasi Arab Saudi di Indonesia.
"Keduanya saya kira harus kita tindak lanjuti secepatnya sehingga respons ini akan menuntaskan, terutama rencana investasi Arab Saudi ke Indonesia yang kemarin sudah disampaikan, Saudi ingin Indonesia kerja sama dengan Saudi dan menjadikan negara kita sebagai hub bagi industri petrokimia di Asia Tenggara," kata Presiden Jokowi.*
Berita Terkait
Hakim tolak gugatan praperadilan MAKI terhadap Polda Metro Jaya terkait Firli
Jumat, 5 April 2024 14:07 Wib
Hakim pertimbangkan pengabdian Hasbi Hasan di MA pada putusan pidana
Rabu, 3 April 2024 15:30 Wib
KPK panggil dua hakim agung dan panitera Mahkamah Agung terkait pencucian uang Gazalba Saleh
Senin, 25 Maret 2024 15:34 Wib
Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan
Senin, 4 Maret 2024 12:44 Wib
Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tidak logis
Jumat, 1 Maret 2024 17:05 Wib
Kuasa hukum minta hakim bebaskan Dadan dari semua dakwaan dan tuntutan
Kamis, 29 Februari 2024 16:17 Wib
Hakim kabulkan pencabutan gugatan praperadilan mantan Wamenkumham
Rabu, 20 Desember 2023 15:32 Wib
Prabowo janjikan perbaiki kualitas hidup dan gaji hakim
Selasa, 12 Desember 2023 22:34 Wib