Pemkot Palembang tekan persentase kemiskinan menjadi satu digit

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, terus berupaya menekan persentase angka kemiskinan menjadi satu digit pada 2021 dengan mengintegrasikan program-program kesejahteraan mengacu pada Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Palembang Harrey Hadi, Senin, di Palembang mengatakan data terbaru angka kemiskinan di Palembang sebanyak 10,95 persen, turun jika dibandingkan tahun lalu 11 persen.

"Satu digit artinya angka kemiskinan di Kota Palembang di bawah 10 persen, targetnya 2022 paling tidak sudah tercapai," ujar Harrey Hadi usai rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, angka kemiskinan bisa ditekan jika program penanggulangan kemiskinan masing-masing OPD tepat sasaran. Untuk itu Bappeda Palembang sudah meluncurkan SIDAK sebagai acuan data yang harus diikuti.

SIDAK memuat informasi warga miskin berdasarkan nama, alamat dan foto, sehingga akurat serta tidak merepotkan OPD dalam mencari calon penerima bantuan atau permodalan.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDP) terbaru menunjukkan masyarakat miskin di Kota Palembang berjumlah 108.000 dengan kantong-kantong kemiskinan berada di Wilayah Kertapati, Plaju, Seberang Ulu dan Jakabaring.

"Tim pendata dari Dinsos dan BPS terjun langsung ke lapangan dengan anggaran yang sudah kami sediakan, data kemiskinan itu nanti diperbarui setahun sekali, mudah-mudahan angkanya turun tiap tahun," katanya.

Program-program Pemkot Palembang dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya bantuan modal Rp3 juta tanpa agunan untuk UMKM, bibit ternak, ikan, mesin pertanian, pembangunan drainase, jalan setapak, dan dana bantuan operasional sekolah (BOS) daerah untuk pendidikan.

Diharapkan melalui SIDAK tersebut, tidak ada lagi program bantuan salah sasaran yang bisa menghambat target satu digit penurunan angka kemiskinan, mengingat pertumbuhan ekonomi Kota Palembang sudah mencapai 6,1 persen.

"Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang turun," katanya.

Sementara Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan penanggulangan kemiskinan tidak cukup sebatas koordinasi, data dan program saja.

"Saya mengimbau para pejabat ikut turun ke lapangan, merasakan apa yang dirasakan masyarakat miskin, mendengar langsung aspirasi mereka dan mencari solusi bersama-sama," kata Fitrianti.

Ia berharap angka kemiskinan dapat turun signifikan dua tahun ke depan seiring program penanggulangan kemiskinan yang fokus pada wilayah kumuh dan menjadi kantong-kantong kemiskinan.