Batam (ANTARA) (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kepulauan Riau meminta pemerintah tidak mengubah status Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.
"Pengusaha masih menilai FTZ terbaik bagi kami," kata Ketua Apindo Kepri, Cahya dalam kata sambutan pembukaan Rakerkornas Apindo di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa.
Ia menyatakan, hingga kini status Batam masih belum ada kepastian, semenjak pemerintah menyatakan akan menetapkan KEK di sana, tiga tahun lalu.
Menurut Cahya, dari 11 daerah yang menjadi KEK di seluruh Indonesia, tidak ada yang berhasil.
"Kami tidak ingin Batam menjadi KEK ke-12 dan bernasib yang sama," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Cahya menyampaikan keresahan pengusaha yang merasa perubahan kebijakan memgenai status Batam di setiap pergantian Presiden.
"Dan ada satu 'image', setiap kali ganti presiden, ganti status Batam," kata dia.
Itu terjadi sejak zaman Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI ke-5, hingga kini.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Apindo Hariyadi Budi Santoso Sukamdani mengatakan Rakerkornas sengaja dilaksanakan di Kota Batam sesuai dengan kesepakatan para pengurus, tahun lalu.
Rakerkornas Apindo tahun ini mengangkat tema Meningkatkan Daya Saing melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional.
"Kami melihat permasalahan yang ada, ekonomi dimulai dari penyerapan tenaga kerja yang tidak optimal sejak UU no.13 tahun 2003 diberlakukan.
Rakerkornas di Batam dibuka oleh Wakil President Jusuf Kalla.
Berita Terkait
Anies berpandangan "entrepreneur" mitra tingkatkan kesejahteraan
Senin, 11 Desember 2023 20:34 Wib
Ganjar sebut cukup banyak kandidat untuk menteri ekonomi dan hukum
Senin, 11 Desember 2023 20:04 Wib
Apindo: ketentuan upah minimum harus dilandasi semangat bangun Indonesia
Senin, 13 November 2023 14:48 Wib
Indonesia bisa jadi lokomotif dedolarisasi lewat Keketuaan ASEAN 2023
Rabu, 26 April 2023 12:21 Wib
Apindo: Jumlah penduduk Indonesia yang besar topang ekonomi di 2023
Kamis, 29 Desember 2022 17:13 Wib
PTUN wajibkan Gubernur Anies tetapkan UMP 2022 senilai Rp4,5 juta
Selasa, 12 Juli 2022 15:45 Wib
Menatap masa depan tanpa putus asa
Jumat, 3 Desember 2021 18:10 Wib
Apindo Sumsel dorong pengembangan UMKM topang PEN
Minggu, 21 November 2021 20:54 Wib