Batam (ANTARA) (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kepulauan Riau meminta pemerintah tidak mengubah status Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.
"Pengusaha masih menilai FTZ terbaik bagi kami," kata Ketua Apindo Kepri, Cahya dalam kata sambutan pembukaan Rakerkornas Apindo di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa.
Ia menyatakan, hingga kini status Batam masih belum ada kepastian, semenjak pemerintah menyatakan akan menetapkan KEK di sana, tiga tahun lalu.
Menurut Cahya, dari 11 daerah yang menjadi KEK di seluruh Indonesia, tidak ada yang berhasil.
"Kami tidak ingin Batam menjadi KEK ke-12 dan bernasib yang sama," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Cahya menyampaikan keresahan pengusaha yang merasa perubahan kebijakan memgenai status Batam di setiap pergantian Presiden.
"Dan ada satu 'image', setiap kali ganti presiden, ganti status Batam," kata dia.
Itu terjadi sejak zaman Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI ke-5, hingga kini.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Apindo Hariyadi Budi Santoso Sukamdani mengatakan Rakerkornas sengaja dilaksanakan di Kota Batam sesuai dengan kesepakatan para pengurus, tahun lalu.
Rakerkornas Apindo tahun ini mengangkat tema Meningkatkan Daya Saing melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional.
"Kami melihat permasalahan yang ada, ekonomi dimulai dari penyerapan tenaga kerja yang tidak optimal sejak UU no.13 tahun 2003 diberlakukan.
Rakerkornas di Batam dibuka oleh Wakil President Jusuf Kalla.
Apindo: Jangan ubah status Batam sebagai pelabuhan bebas
Kawasan FTZ Batam. (ANTARA/Feri)
