Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan kasus dugaan korupsi distribusi pupuk kepada aparat penegak hukum.
"Ya memang itu kita serahkan ke KPK saja, karena memang juga pupuk itu sebenarnya ketinggian dibandingkan luas sawah yang ada," kata Kalla ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta pada Kamis.
Menurut Kalla, subsidi yang diberikan bagi pupuk berjumlah sekitar Rp30 triliun pertahun.
Selain itu menurutnya, untuk membuat lahan sawah produktif cukup diberikan 250 kilogram per hektare-nya.
"Kita pakai 400 (kilogram). Apa benar dipakai 400, jadi pertanyaannya," ungkap Kalla.
Wapres menilai perlu penghitungan ulang jumlah pupuk yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sawah.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/3) mengamankan tujuh orang, terdiri atas unsur direksi BUMN terkait pupuk, pihak swasta, dan seorang pengemudi. Selain itu pada Kamis dini hari, KPK juga mengamankan seorang anggota DPR RI diduga terkait kasus itu.
Operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta diduga terkait distribusi pupuk.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan ada dugaan penyerahan uang yang diindikasikan terkait distribusi pupuk yang menggunakan kapal laut.
Berita Terkait
PDI Perjuangan: Pertemuan Megawati dan JK pasti terjadi
Jumat, 23 Februari 2024 13:12 Wib
JK: Saya dan Rizal Ramli bertentangan tetapi tetap bersahabat
Rabu, 3 Januari 2024 15:16 Wib
Jusuf Kalla dukung pasanganAnies-Muhaimin
Rabu, 20 Desember 2023 9:13 Wib
Ganjar diskusi bersama JK bahas netralitas aparat
Minggu, 19 November 2023 19:35 Wib
JK berbagi kisah perdamaian di hadapan juru damai dunia
Kamis, 19 Oktober 2023 10:10 Wib
JK: Masjid bukan untuk mimbar kampanye politik
Selasa, 21 Maret 2023 16:23 Wib
Jusuf Kalla Lantik Pengurus Pimpinan Wilayah DMI Sumatera Selatan
Selasa, 21 Maret 2023 15:25 Wib
JK ingin DMI dukung upaya untuk menyejahterakan masyarakat
Jumat, 20 Januari 2023 9:03 Wib