Deklarasi kampanye rapat umum damai parpol peserta Pemilu diprakarsai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, di Palembang, Jumat.
Deklarasi kampanye rapat umum damai oleh pengurus parpol dipimpin Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana disaksikan Gubernur Sumsel Herman Deru, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zurkarnaik Adinegara, dan Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan.
Ketua KPU Sumsel menyatakan deklarasi itu diprakarsai untuk mencegah timbulnya konflik sosial menjelang Pemilu serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
Deklarasi damai itu berisi pernyataan pengurus partai politik peserta Pemilu 2019 beserta pelaksana kampanye rapat umum damai dan para pendukung berjanji mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kemudian pengurus parpol berjanji melaksanakan kampanye rapat umum Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks dan politik uang.
Partai politik beserta pelaksana kampanye rapat umum damai dan para pendukung juga berjanji melaksanakan kampanye rapat umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan tiga poin janji deklarasi kampanye damai yang didokumentasikan dalam papan pernyataan bersama yang ditandatangani pengurus parpol, pelaksanaan kampanye rapat umum yang melibatkan pengerahan massa bisa berlangsung dengan aman, tertib, dan damai, tutur Kelly.
Sementara Gubernur Sumsel Herman Deru pada kesempatan itu mengajak semua pihak dan lapisan masyarakat mempertahankan status provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota itu terbebas dari konflik sosial atau "Zero Konflik" menghadapi Pemilu 17 April 2019.
"Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif selama ini perlu dipertahankan bersama sehingga suhu politik yang memanas menjelang pemilihan anggota legislatif yang digelar bersamaan dengan pemilihan presiden/wapres tidak menimbulkan konflik sosial," ujarnya
Deklarasi kampanye rapat umum damai, pengamanan yang dilakukan pasukan gabungan TNI-Polri dalam Operasi Mantap Brata serta dukungan dari semua pihak dan lapisan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik sosial dan seluruh tahapan Pemilu bisa berjalan sesuai jadwal.
Dengan bersinergi antara aparat keamanan dengan semua komponen masyarakat, diharapkan bisa mencegah terjadinya aksi dari seseorang atau kelompok masyarakat yang bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas dan pelaksanaan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu, kata gubernur.
