7.165 personel Polda Sumsel siap amankan Pemilu

id polisi,pengamanan Pemilu 2019,Herman Deru,Gubernur Sumatera Selatan,Irjen Pol Zulkarnain,Kapolda Sumsel,17 April 2019,berita sumsel, berita palembang,

7.165 personel Polda Sumsel siap amankan Pemilu

Simulasi yang diikuti personil gabungan dari TNI dan Polri tersebut dilakukan dalam rangka pengamanan Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/YU)

Palembang (ANTARA) - Sebanyak 7.165 personel gabungan Polda Sumatera Selatan, Kodam II Sriwijaya, Basarnas, Satpol PP dan sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan siap mengamankan Pemilu 2019.

Kesiapan personel tersebut ditunjukkan dalam apel gelar pasukan dan pemeriksaan perlengkapan Operasi Mantap Brata yang dilakukan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, di halaman Griya Agung Palembang, Jumat.

Apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan menghadapi Pemilu 2019 mengambil tema "Tingkatkan sinergitas TNI-Polri dengan komponen bangsa lainnya guna mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif".

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain pada kesempatan itu mengatakan, personel yang tergabung dalam operasi khusus pengamanan Pemilu siap mengamankan seluruh tahapan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu.

Selain itu, pihaknya juga menjamin masyarakat menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa paksaan dari pihak manapun atau secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Sesuai dengan amanat Menkopolhukam Wiranto, Pemilu tahun ini memerlukan pengamanan secara maksimal karena serentak dilakukan pemilihan anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden.

Pesta demokrasi serentak pada 17 April 2019 itu merupakan tonggak sejarah penyelenggaraan lima jenis pemilihan secara bersamaan yakni pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pemilihan presiden/wapres.

Pelaksanaan Pemilu serentak tersebut menjadi sorotan dunia apakah Indonesia mampu menyelenggarakan pesta demokrasi memilih anggota legislatif sekaligus pimpinan nasional.

Untuk menyukseskan pesta demokrasi rakyat itu, selain membutuhkan pengamanan maksimal, penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu wajib menunjukkan kinerja objektif dan transparan, kata kapolda.