Menggali nilai tambah "emas hitam"

Padahal jika mau diolah, batubara tidak hanya sebatas dibakar, lalu habis. Batubara memiliki nilai tambah asalkan diubah menjadi syngas melalui teknologi gasifikasi yang kemudian dapat menghasilkan beragam produk turunan seperti urea untuk bahan baku pupuk, podimethyl ether (dme) untuk membuat LPG (elpiji) dan polypropylene untuk membuat plastik.

Tiga produk turunan itu, sangat dibutuhkan di dalam negeri sehingga jika penghiliran batubara ini dilakukan maka akan mendongrak perekonomian nasional.
 

Berangkat dari fakta ini, PT Bukit Asam Tbk berinisiatif menghilirkan batubara dengan menggandeng dua BUMN yakni PT Pertamina, PT Pupuk Sriwijaya dan perusahaan swasta Chandra Asri. Kerja sama ini juga menindaklanjuti Head of Agreement antarperusahaan pada 2018.

Lalu, pada 3 Maret 2019, setelah seratus tahun beroperasi, akhirnya PT Bukit Asam resmi meluncurkan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Batubara “Bukit Asam Coal Based Special Economic Zone atau BACBSE di Tanjung Enim.

Tiga menteri sekaligus menghadiri pencanangan hilirisasi batubara ini, yakni Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Sebanyak empat pabrik direncanakan akan dibangun di BACBSEZ seluas 300 hektare itu dengan target selesai November 2022.

Pabrik itu yakni pabrik gasifikasi batubara yang mengubah batubara kalori rendah menjadi syngas, pabrik pengolahan syngas menjadi dimethyl ether (dme) untuk menghasilkan elpiji bekerja sama dengan PT Pertamina, pabrik pengolahan syngas menjadi urea untuk menghasilkan pupuk berkerja sama dengan PT Pupuk Sriwijaya, dan pabrik pengolahan syngas menjadi polypropylene sebagai bahan baku plastik bekerja sama dengan perusahaan swasta Chandra Asri.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arviyan Arifin mengatakan dalam proses hilirisasi ini diharapkan dapat dihasilkan 500.000 ton urea per tahun, 400.000 dme per tahun dan 450.000 polypropylene per tahun.

Target ini sangat mungkin dicapai karena hanya membutuhkan sekitar 7 juta ton batubara kalori rendah per tahun, sementara ketersediaan di Tanjung Enim mencapai 8 miliar ton.

Oleh karena itu, proyek peningkatan nilai tambah batubara ini suatu keniscayaan yang sangat layak diperjuangkan meski kali pertama di Tanah Air.

Bahkan, dengan adanya kegiatan ini, PTBA berharap dapat terus eksis hingga 100 tahun ke depan. Apalagi sudah memiliki strategi pengembangan bisnis "beyond coal" yakni perusahan terus berupaya untuk melakukan hilirisasi batubara.

                  Kurangi Impor
Gasifikasi batu bara merupakan metode pembuatan gas hidrogen tertua. Biaya produksinya hampir dua kali lipat dibandingkan dengan metode steam reforming gas alam pada umumnya. Selain itu, cara ini pula menghasilkan emisi gas buang yang lebih signifikan. Karena selain CO2 juga dihasilkan senyawa sulfur dan karbon monoksida. Keuangan negara sudah lama terbebani dengan adanya impor LPG, belum lagi dengan subsidi yang tiap tahun juga terus membengkak. Data Pertamina menunjukkan pertumbuhan konsumsi LPG diperkirakan rata-rata sebesar 5 persen setiap tahun.

Akhir 2017, konsumsi LPG PSO atau penugasan yang didistribusikan Pertamina sudah mencapai 6,3 juta metrik ton (MT). Padahal kuota yang diterapkan pemerintah hanya 6,199 juta MT. Pada 2018, konsumsi diperkirakan meningkat menjadi 6,7 juta MT.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan penuh atas berdirinya kawasan ekonomi khusus industri batubara ini. Bukan hanya berupa fasilitas sarana dan prasana tapi juga, fasilitas tax holiday dan kemudahan perizinan.

"Pemerintah sangat memperhatikan hilirisasi batubara ini karena ingin mengurangi impor," kata dia.

Proyek pembangunan empat pabrik hilirisasi batubara ini membukukan nilai investasi yang cukup fantastis yakni 1,2 miliar dolar AS dengan memberikan kesempatan lapangan kerja bagi 1.400 orang.

Melalui hilirisasi batubara ini, pendapatan yang diperoleh PTBA dapat terus berkontribusi untuk perekonomian Indonesia melalui penerimaan devisa serta Penerimaan Negara Bukan Pajak.

                Bagi Sumsel
Isu hilirisasi sudah lama diembuskan di Sumatera Selatan sejak daerah ini aktif menjadi penghasil produk ekspor karet, sawit dan batubara.

Dari tiga jenis produk tersebut, hanya sawit yang sudah menghilirkan minyak sawit CPO ke beragam produk turunan, sementara karet dan batubara hanya menjadi wacana selama puluhan tahun.

Hingga kini, tak satupun pabrik ban berdiri di daerah yang dikenal sebagai lumbung energi nasional itu. Begitu pula dengan pabrik turunan batu bara, karena selama ini terkendala dengan persoalan infrastruktur, modal dan investasi, serta teknologi.

Hadirnya, KEK Industri Batubara ini tak ayal menumbuhkan secercah harapan bagi provinsi yang dikenal sebagai lumbung energi nasional ini.

Sumsel berharap dapat mengubah struktur sumber perekonomian ekonominya yakni dari pertambangan dan penggalian bisa beralih ke industri pengolahan agar berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumsel, Afrian Joni, mengatakan pemprov menyakini dengan adanya perubahan struktur pendapatan domestik regional bruto (PDRB) bisa mengatasi angka kemiskinan yang masih dua digit yakni 12,80 persen.

Angka kemiskinan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat ini masih tinggi karena Sumsel sangat menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertambangan batubara, perkebunan sawit dan karet.

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terdapat tiga sektor dominan di Sumsel pada 2018 yakni pertambangan dan penggalian 20,24 persen, industri pengolahan 19,52 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan 14,80 persen.

"Jika harga pasar internasional jatuh, maka secara otomatis menggangu perekonomian daerah," kata dia.

Lahirnya Kawasan Ekonomi Khusus Industri Batubara ini tentunya memunculkan harapan di tengah pelemahaan ekonomi yang terjadi di Sumsel sejak lima tahun terakhir akibat anjloknya harga komoditas.

Selain adanya pemasukan tambahan dari royalti ke pemerintah daerah, KEK ini diharapkan dapat menyerap ribuan tenaga kerja di daerah yang dikenal sebagai lumbung energi nasional ini.